‎Kebuasan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menggusur warga miskin di ibukota yang tinggal di sekitar sungai ternyata berkaitan dengan kepentingan pengusaha besar pengembang reklamasi pantai Jakarta.
"Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta sudah berulang-ulang kali melakukan penggusuran menggunakan aparat TNI dan Polri tanpa melalui mekanisme enam tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,"‎ ujar Direktur Eksekutif Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA) Agus A. Chaerudin ‎kepada redaksi, Selasa (12/4).
‎"Analisa kami, sejak penggusuran Pluit, Pasar Pagi, Kampung Pulo, Kalijodo dan Pasar Ikan, ada kepentingan pengembang reklamasi pulau yaitu pasokan air dari aliran 13 sungai di Jakarta untuk memasok kebutuhan air tawar bagi 17 pulau hasil reklamasi," sambung dia
‎Karena itu, kata dia, tidak mengherankan bila Ahok tetap melaksanakan reklamasi 17 Pulau tanpa payung hukum. Lebih ironis lagi, semuanya dilakukan dengan mengangkangi peraturan perundang-undangan hukum administrasi tata kelola pemerintahan yang berlaku.
‎Agus yakin Ahok tidak akan menjadi gubernur DKI jika tidak ada peraturan perundang-undangan‎ wakil gubernur menggantikan gubernur yang mangkat. Dengan begitu, reklamasi pantai Jakarta yang berbau korupsi tidak akan pernah terjadi.
‎"Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta saja reklamasi ada, dan menggusur paksakan warga pribumi menggunakan kekuatan aparat TNI dan Polri. Dipastikan 1000% jika Ahok terpilih menjadi Gubernur Jakarta dalam pilkada 2017, reklamasi 17 pulau tetap dilaksanakan," katanya.
‎Agus pun membandingkan model kepemimpinan Ahok dengan Komjen Budi Waseso, mantan Kabareskrim yang kini menjabat Kepala BNN. Budi Waseso sangat buas menghalalkan segala cara untuk membasmi kriminalitas dan narkoba, sementara Ahok sangat buas menghalalkan segala cara untuk membasmi warga pribumi dari ibukota.
‎"Apabila Ahok terpilih dalam Pemilu Presiden 2019 jadi Wakil Presiden atau Presiden RI, jangan kaget seluruh wilayah RI ada reklamasi dan menggusur paksa warga pribumi menggunakan aparat TNI dan Polri‎," tukas Agus Cairuddin.[dem]
