Berita

jk/net

Skandal Panama Papers Keluarga Buktikan JK Inkonsisten

KAMIS, 07 APRIL 2016 | 18:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai inkonsisten. JK mengajak para pengusaha patuh membayar pajak dan tidak menyimpan uangnya di luar negeri, tapi nyatanya ajakan itu tidak dilaksanakan oleh keluarganya sendiri.

"JK seharusnya bisa mendidik orang-orang terdekatnya. Jangan meminta rakyat patuh pada hukum tetapi lingkungan terdekatnya melanggar," ujar Ketua Prodem (Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi), Bob R Randilawe, kepada redaksi, Kamis (7/4).

Dia menilai imbauan JK agar pengusaha yang mengaku cinta Indonesia untuk patuh membayar pajak dan menyimpan uangnya di dalam negeri, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh keluarga besarnya. Berdasarkan bocoran Panama Papers, keluarga JK turut menjadi klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama, yang terindikasi melakukan tindak penghindaran pajak, dan pencucian uang.


Keluarga JK yang turut muncul dalam bocoran Panama Papers bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kala (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan). Adapun imbauan disampaikan JK saat memberi sambutan dalam perayaan Cap Go Meh di Hall D, JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu, 28 Februari 2016.

"Kita tidak bisa mengandalkan pejabat yang tidak konsisten untuk membangun Indonesia. Pejabat haruslah memberi contoh. Negara dan bangsa akan rusak jika rakyat berpegangan pada elitnya yang memberikan contoh yang tidak pantas ditiru?" ulasnya.

Karena itu, menurut Bob, sebaiknya JK malu dan mundur karena sudah memberikan contoh yang tidak baik bagi rakyat. Pilihan lainnya, JK harus bersikap tegas sekalipun terhadap keluarganya.

"Martabat dan harga diri sebagai seorang petinggi harus dijaga. Meskipun soal Panama Papers masih harus diverifikasi, tapi sikap ksatria JK dinanti-nantikan rakyat," tukas Bob. [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya