Berita

jusuf kalla/net

Periksa Keluarga JK Cs Yang Terlibat Skandal Panama Papers

KAMIS, 07 APRIL 2016 | 17:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta untuk mendalami nama-nama orang Indonesia yang disebut dalam dokumen "Panama Papers".

Di dalam dokumen tersebut, ada ribuan nama dari Indonesia yang menjadi klien Mossack Fonseca yang terindikasi melakukan tindak penghindaran pajak, dan pencucian uang.

Dokumen "Panama Papers" disusun dan dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).


Dokumen ini meliputi data transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detail perjanjian keuangan tersembunyi para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, sampai bintang olahraga.  

Dalam dokumen Panama Papers, terdapat 2.961 orang Indonesia yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan offshore. Selain nama individu dan perusahaan, seperti Lippo, Podomoro, dan Djarum, dokumen Panama Papers juga memuat alamat klien Mossack Fonseca.

Untuk individu, keluarga JK turut muncul dalam bocoran Panama Papers bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya. Mereka adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kalla (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan).

"Periksa seluruh nama dan alamat orang-orang Indonesia yang terkait dokumen Panama Papers," tuntut Syahrul Efendi Dasopang dari Komite Penduduk Asli Indonesia (KOPAI), kepada redaksi, Kamis (7/4).

"Bila terbukti melanggar hukum, sita seluruh aset-aset mereka," sambungnya.

Apa yang disampaikan Syahrul merupakan dua dari Tiga Tuntutan Komite Penduduk Asli Indonesia atau disingkat Tritupai. Satu tuntutan lainnya adalah hukuman setimpal bagi mereka yang terbukti melanggar.

"Jatuhkan hukuma mati kepada mereka," kata Syahrul yang pernah menjabat Ketua Umum PB HMI.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya