Penangkapan anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi menjadi bukti pejabat negara saat ini masih menjadikan sebuah regulasi untuk mengeruk dana haram. Politisi Partai Gerindra itu tertangkap tangan menerima Rp 1,2 miliar terkait pembahasan Raperda reklamasi dan zonasi.
"Sebenarnya penangkapan oleh KPK tidak akan terjadi kalau DPRD dan Pemprov DKI ‎tidak menjadikan Raperda reklamasi sebagai sumber untuk melakukan pemerasan terhadap pengusaha atau perusahaan yang kebetulan mendapatkan izin untuk mengembangkan reklamasi pantai Jakarta," ujar Direktur Megapolitian Strategis Indonesia, Ade Adriansyah Utama, Rabu (6/4).
‎Dikatakan Adriansyah, ‎dengan berbagai dalil dan alasan Raperda reklamasi dan zonasi dipersulit oleh DPRD dan Pemprov DKI.‎ Mereka menjadikan Raperda sebagai tempat subur sekaligus sarana untuk memeras pihak perusahaan.
Padahal, katanya, Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu, perusahaan property yang mengantongi izin reklamasi, sudah mengeluarkan banyak biaya mulai dari membayar konsultan yang mendesain reklamasi, yang rencananya akan digunakan untuk hunian dan pusat bisnis.
‎"Karena itu kami memberi catatan, bahwa KPK seharusnya lebih bijaksana terhadap perusahaan dan pengusaha yang menjadi korban pemerasan dari anggota DPRD dan Pemprov DKI. Bukan mau melakukan suap jika Raperda Reklamasi tidak mempersulit pengusaha dan perusahaan yang mendapatkan izin melakukan reklamasi pantai Jakarta," sambungnya.
Selain itu dia mendesak DPR dan Presiden Jokowi untuk mengingatkan KPK agar dalam penegakan hukum dan menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak asal madep. Presiden juga seharusnya bisa mengingatkan KPK kalau selama ini langkahnya menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja yang coba diupayakan para pengusaha. Seperti dalam kasus Raperda reklamasi, katanya, pengusaha dijadikan sasaran padahal mereka dihambat oleh masalah deregulasi yang syarat dengan praktek pemerasan oleh legislatif dan Pemprov DKI.
"KPK fokus saja pada Sanusi serta kemungkinan adanya keterlibatan anggota DPRD lainnya yang melakukan pemerasan. KPK juga harus fokus menyelidiki keterlibatan Ahok dan orang dekatnya," tukasnya.[dem]
