Berita

Politik

Ahok: Aku Udah Cek, Nggak Bener

SELASA, 05 APRIL 2016 | 13:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak gusar dengan kabar ada stafnya yang dicegah keluar negeri atas permintaan KPK.

"Jadi aku udah cek kok. Enggak benae itu, bohong," kata Ahok di Kantor Walikota Jakarta, Selasa (5/4), seperti dilansir rmoljakarta.

Staf Ahok yang disebut-sebut  dicekal adalah Suni. Pemberitaan Suni beredar luas kemarin, merujuk pernyataan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompi yang menyebut ada insial S ikut dicekal terkait suap menyuap reklamasi.


Pernyataan Ahok ini menguatkan pernyataan Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati. Dia membantah ada seseorang berinisial S yang diminta KPK ke imigrasi untuk dicegah ke luar negeri.

"KPK hanya meminta pencegahan untuk dua nama. Sugianto Kusuma dan Ariesman Widjaja, yang pada Jumat lalu sudah menyerahkan diri," ujar Yuyuk.

Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto adalah Chairman Agung Sedayu Group, sedangkan Ariesman Widjaja adalah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land. Kedua perusahaan itu adalah pengembang yang terlibat dalam reklamasi di Pantai Utara Jakarta. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya