Indonesia Traffic Watch (ITW) curiga ada udang di balik batu terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menghapus aturan three in one di jalan-jalan protokol ibukota.
"Selain alasan yang tidak relevan, jelas terlihat ada kepentingan pihak lain yang memaksa supaya mereka bisa segera meraup keuntungan dari kesulitan masyarakat pengguna jalan raya," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Minggu (3/4).
Menurut Edison, alasan Ahok menghapus three in one karena banyak dimanfaatkan oleh joki yang mengeksploitasi anak tidak relevan sebab eksploitasi terhadap anak bisa terjadi kapan dan dimana saja. Sebaliknya Edison yakin penghapusan aturan three in one hanya untuk memenuhi tuntutan pihak perusahaan yang telah memenangkan tender pelaksanaan sistim Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.
"Sesungguhnya, itulah alasan utama Gubernur Ahok mengapa bersikeras menghapus kebijakan
three in one ," tegas Edison.
Seharusnya, dia melanjutkan, dalam kondisi lalu lintas yang carut marut seperti sekarang ini Pemprov DKI berupaya untuk mencari solusi untuk membantu masyarakat dari kerugian dan beban akibat kemacetan. Bukan malah berfikir mengisi pundi-pundi APBD dengan cara berkolusi dengan pengusaha untuk memberlakukan ERP yang tentu menambah beban pengguna jalan raya.
Pemberlakuan sistem ERP tentu akan diawali dengan pemasangan alat yaitu On Board Unit (OBU) di setiap kendaraan. Alat seharga Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta ini dipasang di mobil dan terintegrasi dengan pintu (gate) ERP. Dan secara otomatis dana yang terisi di dalam alat itu akan berkurang setiap melewati jalan-jalan yang ditetapkan kawasan ERP. Nah menurut Edison, biaya pemasangan OBU tentunya akan ditanggung pemilik kendaraan.
Edison mengungkapkan, pihaknya tidak menolak sistem ERP asalkan didukung dengan tersedianya transportasi angkutan umum yang memberikan kamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar), serta terintegrasi ke seluruh penjuru ibukota dan kota-kota penyanggah. Perlunya terjangkau secara ekonomi menjadi prasyarat lain.
"Jika Ahok tetap ngotot untuk melaksanakan sistem ERP saat ini, maka itu bukti bahwa Ahok hanya memenuhi kepentingan pengusaha. Saran saya Pemprov DKI lebih baik fokus pada penyelesaian proyek MRT dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi angkutan umum yang sudah ada," tukasnya.
[dem]
