Berita

Politik

Bom Waktu Yang Ditinggalkan Ahok Bisa Rugikan Etnis Cina

MINGGU, 03 APRIL 2016 | 18:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Berbagai kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama bisa menjadi bom waktu yang dapat memunculkan ketegangan di kalangan warga DKI yang berimbas pada etnis Cina.

Menurut pengamat politik Muslim Arbi, bom waktu yang ditinggalkan Ahok salah satunya adalah kebijakan menggusur rakyat kecil yang lemah secara membabibuta tetapi memanjakan pengusaha besar yang seetinis dengannya.

"Ahok lebih pro kepada pemodal property yang seetnis dengan dirinya, tetapi menggusur kaum pribumi yang masih lemah secara ekonomi. Mereka digusur paksa tanpa pertimbangan yang matang oleh Ahok sebagai kepala daerah. Tentu saja ini akan menjadi bom sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak," kata Muslim kepada redaksi, Minggu (3/4).


Menurut dia, model kebijakan Ahok seperti itu mempertajam ruang antara yang lemah dan kuat. Dan hal ini menjadi bukti Ahok gagal memimpin Jakarta.

Masalah bertambah meskipun sudah diingatkan banyak pihak bahwa kebijakan tidak tepat termasuk oleh sejumlah tokoh etnis Cina, Ahok bergeming dan bahkan menuduh mereka sebagai penghambat pembangunan ibukota, sebagai orang-orang tidak bersih dan tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi.

"Jika ada kritikan harusnya jangan kebakaran jenggot," ujar Muslim.

Dia menambahkan, sejumlah tokoh etnis Cina juga kurang suka dengan cara Ahok memimpin DKI yang kerap memancing ketegangan di kalangan warga DKI yang berimbas pada sesama etnis.

"Dampak dari penekanan dengn cara penggusuran paksa justru dialami oleh orang pribumi kecil dan lemah. Ini akan menanam bom sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak," beber Muslim.

Lebih dari itu, dia menyebut bahwa proyek reklamasi pantai utara Jakarta sebagai bukti Ahok lebih membela kepentingan pengusaha. Ahok bergeming dengan aspirasi nelayan yang menyatakan penolakan, dan malah mendeklarasikan diri sebagai Gubernur Podomoro.

"Rupanya ada permainan di balik reklamasi 17 pulau di Utara Jakarta dan penggusuran nelayan di Muara Angke. Perlahan tapi pasti Ahok akan ikut diusut atas pembelian izin reklamasi," ujarnya.

Meski sempat bersitegang dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti tapi Ahok tidak bergeming. Terakhir Ahok bantah dia dikhianati Podomoro, tapi peran Ahok dianggap strategis sebagaimana pengakuan Agung Podomoro bahwa mereka diberi izin oleh Ahok.

"Harus diakui bahwa sebagai kepala daerah Ahok gagal memimpin DKI dengan tata kelola," tegas Muslim.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya