Berita

densus 88/net

Pertahanan

Koalisi Relawan Jokowi-JK Tuntut Pembubaran Densus 88 Dan BNPT

SABTU, 02 APRIL 2016 | 07:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Kinerja Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kerap mendapat kritik publik sebaiknya ditindaklanjuti pemerintah dengan pembubaran kedua lembaga tersebut.

Hal itu disampaikan Koordinator Koalisi Relawan Jokowi-JK, Amirullah Hidayat, yang juga Wakil Sekretaris MPS PP Muhammadiyah. Amirullah menyampaikan, alasan paling kuat untuk membubarkan Densus 88 dan BNPT adalah mencegah terjadinya lebih banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian. Ia menyebut arogansi sangat melekat dengan karakter tim Densus 88.

"Densus 88 merasa lebih super power dibandingkan anggota polisi di satuan lain. Padahal di kepolisian dari dulu sudah ada  satuan, yang jika ini di fungsikan dengan baik akan bisa menyelesaikan persoalan teroris di negeri ini," jelasnya kepada wartawan.


Dicontohkan dia satuan-satuan itu diantaranya, satuan Reskrim yang salah satu tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya penindakàn terhadap pelaku kriminalitas. Kemudian Satuan Intelijen yang tupoksinya sebagai mata dan telinga di kepolisian, melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), dan satuan Bimas yang tupoksinya antara lain penyuluhan di masyarakat.

"Jika satuan ini diefektifkan maka tidak ada lagi teroris di negeri ini," ungkap Amirullah.

Amir menegaskan, sejak Densus 88 dibentuk telah banyak tindakan kekerasan yang di lakukan satuan ini, belum lagi ditambah anggaran Densus yang tidak pernah transparan. Semua itu merusak citra kepolisian yang mulai membangun citra sebagai lembaga anti-KKN.

"Saya menegaskan bahwa sikap kita meminta pembubaran Densus 88 dan BNPT bukan karena kebencian tapi karena kemaslahatan," tegasnya. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya