Isu perombakan Kabinet Kerja kembali menyeruak. ‎Beredar kabar kocok ulang akan dilakukan Presiden Jokowi pada April 2016 ini.
Kalau reshuffle jilid II dilakukan,‎ Indonesia Development Monitoring (IDM) memberikan masukan pada Presiden Jokowi agar melakukan perombakan besar-besaran terhadap tim ekonomi.
Hal ini perlu dilakukan supaya memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi nasional yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.
Direktur Executive IDM Fahmi Hafel, diantara menteri yang harus direshuffle adalah Rini Soemarno. Kebijakan Rini dinilai tidak nasionalis. Dia misalnya, memaksakan proyek kereta cepat dibangun China padahal berpotensi merugikan negara.
Selain itu, Rini menggadaikan tiga bank pelat merah untuk mendapatkan pinjaman dari CBD dan mengalirkannya pada Sinar Mas dan Medco untuk bisa menalangi gagal bayar kedua perusahaan tersebut.
"Menteri Rini juga tidak melakukan pengelolaan BUMN secara profesional dengan menempatkan jajaran direksi dan komisaris jauh di bawah standar kemampuan dan terindikasi korupsi," sambung Fahmi.
Menurutnya, posisi Menteri Keuangan yang ditempati Bambang Brodjonegoro juga harus dievaluasi. Hampir dua tahun menjadi menteri, Bambang tidak becus membuat kebijakan yang bisa menguatkan kurs rupiah terhadap mata uang asing.
"Terlihat Menteri Keuangan hanya seperti juru bayar saja," kata Fahmi dalam surat elekronik yang diterima redaksi.
Menteri di sektor ekonomi lainnya yang layak dicopot adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Andi Amran, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.
‎Menurut Fahmi, Menteri Jonan bersama Menteri Komunikasi Rudiantara layak direshuffle karena membiarkan usaha transportasi umum berbasis aplikasi online yang jelas-jelas melanggar undang-undang.
‎Sementara itu, Amran gagal memacu kementerian yang dipimpinnya untuk bisa mencapai target swasembada pangan, dan malah banyak memberikan izin impor pangan yang berdampak pada jatuhnya harga produk pangan lokal. Di sisi lain, kebijakan Amran tersebut tidak berdampak pada turunnya harga pangan di masyarakat.
"Menteri Tenaga Kerja , Menteri Hukum dan HAM serta Kepala BKPM adalah tiga jajaran yang harus juga direshuffle karena gagal mencegah masuknya ratusan ribu tenaga kerja asing unskill ke Indonesia, sehingga menyebabkan kurangnya lapangan kerja untuk angkatan kerja baru," katanya.
"Menteri Kehutanan dan Kepala BPN juga dianggap gagal untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, illegal logging dan ilegal mining di kawasan hutan lindung ," tukas Fahmi.
[dem]
