Penanganan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin aneh. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi mensyaratkan adanya niat jahat untuk menaikkan statusnya ke tingkat penyidikan.
Semakin aneh, karena Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama sebelumnya juga mengaku tidak punya niat maling terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. (KPK: Tak Hanya Kesalahan Prosedur, Tapi Harus Ada Niat Jahat)
"KPK koq bicara korupsi semakin aneh, bicara soal niat. Ampun dah, jawabannya seperti sudah satu suara dg Ahok," cuit mantan Staf Presiden, Andi Arief, lewat akun Twitter-nya Selasa malam.
Andi Arief menegaskan BPK sudah menyarankan Ahok untuk membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Tapi Ahok tetap tidak mau membatalkan transaksi yang merugikan negara tersebut.
"Itu artinya memang dia tak ada niat baik terhadap keuangan negara," tegas Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum ini.
Tak hanya itu, sambung Andi Arief, Ahok juga menabrak semua aturan dalam proses pembelian lahan seluas 3,64 hektar tersebut. "Masak Ahok yang diam2 alias bekerja siluman anggaran RSSW tidak dilihat sebagai niat jahat. Oh KPK," ungkapnya.
Kalau pun memang tidak ada niat jahat, menurutnya, Ahok tetap bisa dijerat karena sudah lalai sehingga negara mengalami kerugian, seperti temuan BPK.
"Ambil yang paling minimal, kalau ada korupsinya walau tanpa niat katakanlah, bukankah itu kelalaian? Oh Andi Mallarangeng, kau yang lalai," demikian Andi Arief, mengingatkan sosok mantan Menpora tersebut yang dijerat kasus Hambalang karena lalai mengawasi bawahannya dan adiknya.
Sebelumnya Ahok sendiri tidak khawatir akan dijerat KPK. Karena dia tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri. "Saya mah santai saja, saya percaya KPK kerja profesional, kenapa takut? KPK profesional dan saya berterimakasih. Orang saya tidak pernah niat maling, niat saja kagak," jelas Ahok.
[zul]
