Berita

net

Rekomendasi KPK Untuk Proyek Hambalang

SELASA, 29 MARET 2016 | 18:08 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi terkait kelanjutan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.

Saut menjelaskan, bahwa secara teknis proyek tersebut dapat dilanjutkan, namun pihaknya mengharapkan pemerintah melakukan evaluasi total dari awal. Baik dari sisi teknis maupun manajemen.

"Kita dukung niat pemerintah untuk melanjutkan pembangunannya kembali dengan sejumlah rekomendasi," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (29/3).

Di samping itu, pemerintah perlu dibuat timetable pekerjaan termasuk model pengawasan atau pencegahan agar KPK bisa mengikuti jadwal pengerjaan proyek Hambalang. Sehingga, kelanjutan proyek tersebut tidak menimbulkan skandal korupsi Hambalang jilid dua.

"Seperti yang saya pernah katakan, negara punya niat, ada keahlian, ada resources. Yang kurang di masa lalu adalah tidak ada rasa anti korupsi," ucap Saut

Lebih lanjut, Saut menjelaskan, rekomendasi KPK telah disampaikan langsung kepada perwakilan Kementerian Pemuda dan Olah raga yang datang Senin kemarin (28/3). Dia pun berharap rekomendasi yang diberikan KPK bisa menjadi bahan kajian oleh tim yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, menyatakan ingin menyelamatkan proyek P3SON di Hambalang, Bogor. Upaya penyelamatan itu dilakukan dengan rencana melanjutkan kembali pembangunan P3SON ‎yang terhenti pembangunannya karena menjadi lahan korupsi tersebut.

Sebelum dilanjutkan, Presiden memerintahkan tiga hal. Yakni meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

Kedua, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Terakhir, berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk melihat pembangunan itu dari sisi hukum. [wah] 

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Menteri PANRB Jangan Jadi Firaun Baru

Selasa, 11 Maret 2025 | 07:13

Kemenkeu Belum Rilis APBN 2025, Rocky Gerung: Ada Data yang Disembunyikan?

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:45

Kejar Sampai Banyumas, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:31

Gubernur Jateng Optimistis Capai Target Pangan 11 Juta Ton

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:16

Terlena Naturalisasi dan Tendangan Erick

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:01

Dijemput Paksa, Pengusaha Haji Alim Dijebloskan Kejari Muba ke Rutan Palembang

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:58

Impor Gula Vs Penghuni Usus

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:56

Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo di LHKPN, Sering Pakai Ikat Pinggang Hermes

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:51

LPH Quality Syariah Dukung BPJPH Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:42

Buntut Penundaan Pelantikan, Ratusan CPPPK Banjarnegara Ancam Geruduk Jakarta

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:18

Selengkapnya