Keputusan Presiden Joko Widodo memilih pengolahan kilang gas Blok Masela di darat (onshore) akan menimbulkan gempa politik yang berdampak tsunami bagi kelompok fundamentalis pasar di pemerintahan, terutama yang sekarang menguasai sektor energi dan sumberdaya mineral.
"Tsunami politik yang bakal melanda kaum fundamentalis pasar akan terbukti dalam hasil perombakan kabinet nanti," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi kepada redaksi, Minggu (27/3).
Kalau Presiden Jokowi memaksimalkan momentum Blok Masela untuk menggusur kekuatan kaum fundamentalis pasar dari pemerintahan, kata dia, maka pemerintah tidak perlu lagi bergaduh-gaduh dahulu untuk menjalankan ekonomi konstitusi, Nawacita serta Trisakti yang dijanjikan selama ini.
Kalau Presiden Jokowi memaksimalkan momentum Blok Masela untuk menggusur kekuatan kaum fundamentalis pasar dari pemerintahan, kata dia, maka pemerintah tidak perlu lagi bergaduh-gaduh dahulu untuk menjalankan ekonomi konstitusi, Nawacita serta Trisakti yang dijanjikan selama ini.
Kelompok neolib di pemerintahan yang saat ini jaringannya dipimpin Komisaris Utama PT PLN Kuntoro Mangkusubroto terus mendorong kilang Blok Masela dibangun di laut (offshore) seperti yang mereka janjikan kepada Inpex/Shell. Menurut Adhie, jaringan Kuntoro yang perbedaan garis politiknya terkuak lewat Blok Masela dan Freeport selain Menteri ESDM Sudirman Said adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menristek Dikti Muhammad Nasir, Kepala SKK-Migas Amien Sunaryadi, dan pendatang baru Johan Budi.
Keberpihakan Johan Budi dalam jaringan Kuntoro terkuak ketika atas nama staf khusus komunikasi kepresidenan membantah pernyataan Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli yang menyatakan dalam hal Blok Masela, Pemerintah cenderung memilih dikelola di darat.
"Ada dua pelanggaran berat yang dilakukan Johan Budi dalam kasus Masela. Pertama, membuat pernyataan dengan mengatasnamakan Presiden tanpa perintah Presiden. Kedua, secara etika politik jubir Presiden tidak berwenang mengklarifikasi pernyataan menteri yang merupakan anak buang langsung Presiden. Sedangkan jubir, apalagi staf khusus, tidak memiliki kaitan struktural dengan menteri," ujar Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) ini.
Makanya, ketika membantah pernyataan Rizal Ramli dengan mengatasnamakan Presiden, sebenarnya Johan Budi diperintah oleh orang dari jaringan Kuntoro. Ternyata terbukti pernyataannya bertolakbelakang dengan Presiden.
"Jadi memang berbahaya kalau Johan Budi tetap berada di Istana. Dia terlanjur dianggap ‘lidah Presiden’ padahal kenyataan dia bicara atas kendali mereka yang garis politiknya berlawanan dengan Presiden," ujar Adhie.
[dem]
