Sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan keberadaan Uber dan Grab Car, taksi berbasis daring atau online, dipertanyakan Rachmawati Soekarnoputri.
"Tahukah Grab basisnya di Singapura bermitra dengan Lippo grup, sedangkan Uber basisnya di San Fransisco, Amerika Serikat. Keduanya dengan investasi triliunan, bisnis Cyber Capitalism ini di banyak negara sudah dilarang tapi lagi-lagi sikap Indonesia "gamang" menghadapi kapitalis besar," ‎ujar tokoh politik senior itu dalam perbincangan dengan redaksi, Jumat (25/3).
Negara-negara yang melarang taksi berbasis aplikasi online antara lain Korea Selatan, Belanda dan Jerman. ‎Di Seoul, pemerintah setempat melarang karena taksi berbasis internet dianggap tak memberikan standar keamanan bagi penggunanya, dan sebagai gantinya mereka membuat aplikasi sendiri. Sementara pengadilan Frankfurt melarang Uber beroperasi karena dinilai sebagai perusahaan tidak resmi.
Menurut puti Bapak Proklamator Bung Karno ini, ‎keberadaan transportasi online yang diklaim menciptakan lapangan kerja jelas-jelas telah menimbulkan keresahan sosial yang memicu konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Sudah dua kali ribuan sopir taksi konvensional turun ke jalan. Bahkan, dalam demonstrasi yang terakhir terjadi saling serang antara sesama sopir taksi konvensional, dan dianara sopir taksi konvensional dengan sopir angkutan online.
Akibat lainnya, kata dia, perusahaan transportasi konvensional lambat laun akan gulung tikar akibat perlakuan tidak adil dari pemerintah. Angkutan konvensional diwajibkan memiliki izin dan membayar pajak, sementara hal yang sama tidak berlaku bagi angkutan berbasis aplikasi. Begitu juga terkait besaran tarif, dimana tarif angkutan konvesional lebih mahal dari angkutan berbasih aplikasi.
"Pada saatnya nanti akan terjadi akumulasi kepadatan taxi online maupun gojek. ‎Rental kendaraan pribadi salah satu penyumbang kemacetan luar biasa. Konon Grab car menguasai 50% pasar taxi pribadi, belum Uber. Jadi apanya mengurangi kemacetan dan kepadatan lalin?" tanya Rachmawati.
[dem]
