Berita

Politik

Tidak Benar Penembakan Kapal Taiwan Lukai 20 Orang

JUMAT, 25 MARET 2016 | 02:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membenarkan satuan tugas kementeriannya menembak dua kapal ikan berbendera Taiwan.

"Benar, aparat kami mengejar dan melakukan tembakan terhadap kapal Taiwan," kata Susi di Kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Kamis (24/3).

Meski begitu, Susi membantah kabar ada 20 korban terluka dalam insiden tersebut.

"Tidak ada perlawanan dan tidak dibantu coastguard-nya," kata Susi membandingkan dengan upaya penangkapan kapal ikan ilegal KM Kway Fay 10078 oleh KP Hiu 11 yang dihalang-halangi kapal costguard China.

Susi mengatakan, langkah satgas KKP menembak kapal ikan berbendera Taiwan sudah sesuai prosedur. Menurutnya, apa yang dilakukan kapal ikan Taiwan sama seperti yang dilakukan kapal China di Perairan Natuna, yakni sama-sama melanggar batas wilayah perairan Indonesia.

"Jadi sama (seperti kapal Tiongkok). Sebetulnya kapal sambil mancing, lewat laut kita, alat pancingnya jalan, kelihatan, disuruh berhenti enggak mau, ya kita lakukan penembakan," kata Susi.

"Cuma yang (kapal Taiwan) ini jalan terus tanpa ada costguard yang bantu. Kalau yang China ditabrak oleh mereka sendiri untuk membantu keluar," sambungnya.

Dihimpun dari pemberitaan media, awak dua kapal nelayan berbendera Taiwan menuntut pemerintah Indonesia dan aparat TNI Angkatan Laut (AL) minta maaf. Mereka mengklaim ditembaki saat melewati Selat Malaka menuju ke Singapura.

Focus Taiwan melaporkan, kedua kapal itu bernama Sheng Te Tsai dan Lien I Hsing Nomor 116 yang menjadi anggota Asosiasi Nelayan Liuchiu. Kelompok nelayan itu mengaku para awak mengalami penembakan, pada Senin 21 Maret 2016 pagi waktu setempat.

Nelayan Taiwan membaca kode 2804 dari badan kapal militer yang menembaki mereka. Kode itu disebut milik TNI AL. Namun belakangan diketahui kapal ikan berbendera Taiwan itu ditembaki petugas KKP alias anak buah Susi Pudjiastuti.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya