ilustrasi/net
ilustrasi/net
"Kenapa hasil audit Petral 'ditidurkan' dan pemerintah seolah berpuas diri? Apakah Presiden Jokowi hanya mengambil keputusan lewat tekanan media sosial tanpa berhitung langkah selanjutnya? Ataukah, audit Petral cuma sekedar upaya Presiden memenuhi ekspektasi media sosial?" tanya Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, dalam perbincangan dengan redaksi, Kamis (24/3).
Dia menyayangkan jika hasil audit Petral yang dibiayai uang negara  hanya dijadikan sebagai ajang pencitraan oleh pemerintah, seolah-olah pemerintah serius memberantas praktek mafia minyak tetapi faktanya tidak begitu.
"Hingga kini Petral belum resmi bubar. Hasil audit sudah ada, indikasi korupsi sangat kuat. Pertanyaannya, mengapa Presiden mendiamkan kasus ini?" ujar dia.
Dia mengatakan, dari banyak laporan dalam audit tersebut sangat kuat adanya indikasi perbuatan melanggar hukum, perbuatan menyimpang dan berujung pada memperkaya diri, kelompok atau orang lain yang lazim disebut korupsi. Adanya satu kelompok usaha yang menguasai kontrak suplay dari Petral hingga lebih dari Rp 250 triliun dalam 3 tahun adalah indikasi paling kuat tentang dugaan penyimpangan yang terjadi.Â
"Tapi, sang pemilik kelompok usaha tersebut kini entah dimana karena kabur sebagai dampak dari kasus papa minta saham Freeport. Jadi yang diberantas apanya? Jangan mengorbankan anak anak bangsa hanya untuk pencitraan," tukasnya.[dem]
Populer
Senin, 20 April 2026 | 14:11
Sabtu, 18 April 2026 | 02:00
Jumat, 17 April 2026 | 17:46
Kamis, 16 April 2026 | 00:32
Senin, 20 April 2026 | 12:50
Kamis, 16 April 2026 | 18:10
Kamis, 16 April 2026 | 13:50
UPDATE
Sabtu, 25 April 2026 | 01:54
Sabtu, 25 April 2026 | 01:31
Sabtu, 25 April 2026 | 01:08
Sabtu, 25 April 2026 | 00:51
Sabtu, 25 April 2026 | 00:30
Sabtu, 25 April 2026 | 00:09
Jumat, 24 April 2026 | 23:58
Jumat, 24 April 2026 | 23:33
Jumat, 24 April 2026 | 23:09
Jumat, 24 April 2026 | 22:48