Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Jokowi, Bagaimana Nasib Audit Petral?

JUMAT, 25 MARET 2016 | 00:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo didesak untuk segera mengambil langkah tegas terkait "hasil audit Petral. Audit Petral sudah dipegang pemerintah hampir enam bulan lalu namun hingga kini tidak ada tindaklanjut proses hukum.

"Kenapa hasil audit Petral 'ditidurkan' dan pemerintah seolah berpuas diri? Apakah Presiden Jokowi hanya mengambil keputusan lewat tekanan media sosial tanpa berhitung langkah selanjutnya? Ataukah, audit Petral cuma sekedar upaya Presiden memenuhi ekspektasi media sosial?" tanya Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, dalam perbincangan dengan redaksi, Kamis (24/3).

Dia menyayangkan jika hasil audit Petral yang dibiayai uang negara  hanya dijadikan sebagai ajang pencitraan oleh pemerintah, seolah-olah pemerintah serius memberantas praktek mafia minyak tetapi faktanya tidak begitu.

"Hingga kini Petral belum resmi bubar. Hasil audit sudah ada, indikasi korupsi sangat kuat. Pertanyaannya, mengapa Presiden mendiamkan kasus ini?" ujar dia.

Dia mengatakan, dari banyak laporan dalam audit tersebut sangat kuat adanya indikasi perbuatan melanggar hukum, perbuatan menyimpang dan berujung pada memperkaya diri, kelompok atau orang lain yang lazim disebut korupsi. Adanya satu kelompok usaha yang menguasai kontrak suplay dari Petral hingga lebih dari Rp 250 triliun dalam 3 tahun adalah indikasi paling kuat tentang dugaan penyimpangan yang terjadi. 

"Tapi, sang pemilik kelompok usaha tersebut kini entah dimana karena kabur sebagai dampak dari kasus papa minta saham Freeport. Jadi yang diberantas apanya? Jangan mengorbankan anak anak bangsa hanya untuk pencitraan," tukasnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya