Gagal Urus Transportasi, DPR Harus Minta Pertanggungjawaban Jokowi

Polemik transportasi umum berbasis aplikasi internet hingga berujung demo anarkis sopir angkutan transportasi konvensional dipicu akibat kelalaian pemerintah.

"Presiden Jokowi bersikap cepat dan tegas ketika berurusan dengan mega proyek meskipun ditentang banyak pihak. Namun ketika menyikapi permasalahan transportasi online yang jelas-jelas langsung bersentuhan dengan rakyat, Jokowi malah terkesan melakukan pembiaran tanpa memberikan solusi," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada redaksi, Selasa (22/3).

Menurut dia, selama ini tidak ada upaya nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan pelat hitam yang dijadikan transportasi umum berbasis aplikasi internet. Oleh karenanya, kata dia, DPR perlu segera memanggil Presiden Jokowi dan meminta pertanggungjawabannya.

"Konstitusi jelas mengamanatkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika pemerintah sigap dalam merespon keluhan rakyat, tentu kejadian seperti ini dapat dihindari," katanya.

"Ini merupakan ujian sejauh mana kemampuan Jokowi dalam memimpin. Kalau mengurus persaingan transportasi yang ruang lingkupnya lokal saja tidak mampu, bagaimana bisa membawa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain di era MEA," tutup Jajat.