Berita

Politik

Soal Blok Masela, Gubernur Maluku Dituntut Tak Jadi Pengecut

SELASA, 22 MARET 2016 | 01:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tuntutan agar pengelolaan blok migas abadi Masela dapat menguntungkan masyarakat Maluku terus disuarakan.

Kali ini tuntuan pengelolaan gas blok Masela harus menguntungkan masyarakat Maluku disampaikan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM). Para mahasiswa menggelar unjuk rasa di dua tempat di Kota Ambon, Senin (21/3).

"Mengacu pada UUD 45 Pasal 33 ayat 3, pengelolaan blok Masela harus bisa mensejahterakan Maluku sebagai daerah penghasil," kata salah seorang pendemo, Yanto Lemosol.

"Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya saat ini bukannya dikelola untuk sejahterakan rakyat, malah justru menyengsarakan masyarakat," sambungnya.

Aksi dimulai sekitar pukul 12.20 Wit. Para demonstran mengusung sejumlah pamflet diantaranya bertuliskan Blok Masela Milik Orang Maluku Maluku. Pada pukul 14.00 Wit para pengunjuk rasa diterima Asisten II Setda Maluku Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Ujir Halid, didampingi Kesbangpol, Ali Sella di ruang rapat Setda Provinsi Maluku lantai II Kantor Gubenur Maluku. Para pengunjuk rasa mempertanyakan sikap abu-abu” Gubernur Maluku Said Asagaff yang disinyalir tidak bersama-sama dalam barisan rakyat untuk memperjuangkan kilang gas blok Masela dibangun di darat agar memberikan dampak yang positf bagi Maluku. Mereka meminta Said Assagaff tidak tidak menjadi pengecut.

"Kita minta adanya sikap tegas dan Keputusan Gubenur Maluku terkait penempatan Blok Masela, dan harus menentukan sikap untuk berpihak pada kepentingan Masyarakat Maluku," demikian Yanto Lemosol. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya