Berita

net

Politik

Jokowi Blunder Serang SBY Lewat Hambalang

MINGGU, 20 MARET 2016 | 16:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo dinilai salah besar bila sengaja melakukan kunjungan ke Sport Center Hambalang hanya untuk memukul balik berbagai manuver yang sedang dimainkan oleh SBY.

Sebab, tanggung jawab SBY sebagai pemimpin Indonesia secara otomatis berhenti pada saat Jokowi dilantik menjadi presiden.

"Sejak saat itulah tanggung jawab memimpin negeri ini berpindah ke pundak Jokowi. Maka sudah menjadi tugas presiden baru untuk menjaga seluruh aset negara, termasuk komplek olahraga Hambalang," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada redaksi, Minggu (20/3).


"Dengan terbengkalainya komplek olahraga Hambalang membuktikkan pemerintahan Jokowi lalai menjaga aset negara," sambungnya.

Presiden Jokowi, sebut Sya'roni, tidak dibenarkan melakukan tebang pilih dalam meneruskan proyek-proyek rezim lalu. Misalnya meresmikan Tol Cipali tetapi menelantarkan Hambalang, padahal keduanya sama-sama proyek peninggalan rezim lalu. 

"Idealnya semua proyek rezim lalu diteruskan hingga tuntas. Jadi, alasan korupsi tidak tepat dikemukakan sebagai argumen untuk menelantarkan Hambalang. Bukankah kasus tersebut telah diproses secara hukum dan negara juga sudah menyita aset-aset para pihak yang dianggap terlibat korupsi," ucap dia.

Penelantaran Hambalang lebih tepat dianggap sebagai kelalaian Menpora. Oleh karenanya, kata Sya'roni, Presiden Jokowi sebaiknya meminta pertanggungjawaban Menpora. Hal ini, katanya, akan lebih elegan dari hanya sekedar geleng-geleng kepala saat berada di Hambalang.

"Kalau Presiden Jokowi bermaksud membalas kritik SBY, lakukan dengan cara-cara yang lebih elegan. Misalnya menggenjot pertumbuhan ekonomi sehingga bisa melompati capaian rejim SBY," katanya.

"Tim politik Jokowi janganlah menjerumuskan Jokowi pada suatu tindakan politik yang tidak cerdas. Jangan sampai Presiden Jokowi seakan menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," tukas Sya'roni.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya