Presiden Joko Widodo dinilai salah besar bila sengaja melakukan kunjungan ke Sport Center Hambalang hanya untuk memukul balik berbagai manuver yang sedang dimainkan oleh SBY.
Sebab, tanggung jawab SBY sebagai pemimpin Indonesia secara otomatis berhenti pada saat Jokowi dilantik menjadi presiden.
"Sejak saat itulah tanggung jawab memimpin negeri ini berpindah ke pundak Jokowi. Maka sudah menjadi tugas presiden baru untuk menjaga seluruh aset negara, termasuk komplek olahraga Hambalang," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada redaksi, Minggu (20/3).
"Dengan terbengkalainya komplek olahraga Hambalang membuktikkan pemerintahan Jokowi lalai menjaga aset negara," sambungnya.
Presiden Jokowi, sebut Sya'roni, tidak dibenarkan melakukan tebang pilih dalam meneruskan proyek-proyek rezim lalu. Misalnya meresmikan Tol Cipali tetapi menelantarkan Hambalang, padahal keduanya sama-sama proyek peninggalan rezim lalu.
"Idealnya semua proyek rezim lalu diteruskan hingga tuntas. Jadi, alasan korupsi tidak tepat dikemukakan sebagai argumen untuk menelantarkan Hambalang. Bukankah kasus tersebut telah diproses secara hukum dan negara juga sudah menyita aset-aset para pihak yang dianggap terlibat korupsi," ucap dia.
Penelantaran Hambalang lebih tepat dianggap sebagai kelalaian Menpora. Oleh karenanya, kata Sya'roni, Presiden Jokowi sebaiknya meminta pertanggungjawaban Menpora. Hal ini, katanya, akan lebih elegan dari hanya sekedar geleng-geleng kepala saat berada di Hambalang.
"Kalau Presiden Jokowi bermaksud membalas kritik SBY, lakukan dengan cara-cara yang lebih elegan. Misalnya menggenjot pertumbuhan ekonomi sehingga bisa melompati capaian rejim SBY," katanya.
"Tim politik Jokowi janganlah menjerumuskan Jokowi pada suatu tindakan politik yang tidak cerdas. Jangan sampai Presiden Jokowi seakan menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," tukas Sya'roni.
[dem]
