Presiden Joko Widodo dianggap segelintir orang terganggu dengan pernyataan-pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sebabnya, Jokowi berkunjung ke lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, yang terbengkalai.
Kunjungan itu diduga kuat sebagai manuver Jokowi untuk menghentikan kegenitan SBY.
Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan tak mau mempersoalkan lebih lanjut anggapan-anggapan yang berkembang di tengah masyarakat politik tanah air.
Hambalang adalah kasus korupsi sangat fenomenal, kebetulan terjadi saat Menpora dijabat Andi Malarangeng sejawatnya (SBY) di Partai Demokrat, ini ujian terbesarnya, musibah ini juga menimpa partainya. Tapi tekadnya sudah bulat pada penyerahan kedaulatan KPK untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional,†tulis Hinca dalam laman Facebook miliknya.
Diceritakan oleh Hinca, saat KRMT Roy Suryo menjabat Menpora menggantikan Andi Mallarangeng, salah satu hal yang ingin dia lakukan adalah menyelesaikan Proyek P3SON Hambalang.
Tetapi, saat itu Komisi X DPR RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Kemenpora sama sekali tidak "menyentuh" Hambalang karena merupakan barang bukti kasus korupsi. Di awal tahun 2014 Roy Suryo juga ingin menyelamatkan aset-aset Hambalang yang terbengkalai. Tetapi lagi-lagi KPK meminta agar Hambalang tidak disentuh dulu.
Jadi kalau sekarang Menpora Imam Nahrawi dan Presiden JokoWi "mendadak" ke Hambalang, apakah memang benar-benar KPK sudah me-
release barang bukti itu untuk diteruskan kembali? Mengapa jaman dahulu tidak? Ada apa dengan KPK sekarang?†tulis Hinca lagi.
[dem]
