Berita

salaheddin mezouar dan ban ki-moon/net

Dunia

Ditegaskan, Protes Keras Maroko untuk Ban Ki-moon Secara Pribadi

JUMAT, 18 MARET 2016 | 06:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah Kerajaan Maroko menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki masalah dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kritik dan protes keras yang disampaikan beberapa waktu belakangan ini ditujukan kepada Ban Ki-moon secara pribadi yang kini masih menjabat sebagai Sekjen PBB.

Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Maroko, Salaheddine Mezouar, dalam jumpa pers di New York, Kamis (17/3).

Menurutnya, reaksi masyarakat dan pemerintah Maroko terhadap Ban Ki-moon sangat logis, karena Ban Ki-moon bertindak di luar kewenangan dan tanggung jawab sebagai Sekjen PBB, dan perbuatannya itu mengancam dan merugikan Maroko.


Dihadapkan pada blunders yang berulang Ban Ki-moon saat mengunjungi kawasan, serta tindakannya yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan misi Sekjen PBB yang memintanya menjalankan tugas dengan kesetaran dan objektivitas, logis bila ada reaksi dari pemerintah Maroko yang menyampaikan protes keras melawan ekses dari tindakannya,” ujar Mezouar.

Dia menambahkan, Sekjen PBB bekerja untuk mempengaruhi publik opini internasional dan Dewan Keamanan PBB berdasarkan pendapat pribadi.

Diplomat senior Korea Selatan itu, sambung Mezouar, bertindak lebih buruk lagi dengan mengarahkan situasi ke arah konfrontosasi antara Maroko dan PBB untuk menjustifikasi tindakan yang tidak dapat dijustifikasi.

Mezouar juga mengatakan, dalam pertemuan antara dirinya dengan Ban Ki-moon pada hari Senin lalu, dirinya sudah menyampaikan kecaman keras itu.

Saya juga sudah menghubungi mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB tentang penyalahgunaan kewenangan ini,” demikian Mezouar. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya