Berita

dedi iskandar batubara/net

Dedi Iskandar: Harga Karet Harus Dikendalikan Pemerintah

KAMIS, 17 MARET 2016 | 10:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Beberapa tahun terakhir, harga karet nasional terus anjlok. Yang paling merasakan dampaknya adalah petani karet. Saat ini harga karet di tingkat petani kisaran Rp 4 ribu per kilogram. Harga karet pernah mencapai Rp 15 ribu pada tahun 2012 dan 2013.

Anggota DPD/MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, mengungkapkan, harga karet tidak bisa diserahkan semata kepada mekanisme pasar.

"Harga karet harus dikendalikan oleh Pemerintah, sehingga menutup peluang percaloan yang sesungguhnya menjadi awal anjloknya harga di tingkat petani," sebut Dedi kepada redaksi, Kamis (17/3).


Senator asal Sumatera Utara ini mengatakan, peningkatan penggunaan untuk kepentingan dalam negeri harus segera dieksekusi, karena sekarang proyek-proyek pembangunan infrastruktur sedang berjalan, maka momentum ini harus diambil oleh Pemerintah dengan menggunakan sebesar-besarnya karet lokal untuk kebutuhan domestik.

Selanjutnya, kata Dedi, Pemerintah harus menurunkan bea keluar ekspor yang sekarang 10 persen menjadi 5 persen, untuk mengurangi beban ekspor yang terjadi.

Dan untuk jangka menengah, lanjut dia, Pemerintah harus mempersiapkan industri karet nasional dari hulu ke hilir. Artinya, dari mulai proses produksi hingga menjadi barang siap pakai harus dikerjakan di dalam negeri.

"Sehingga jika pun ekspor, sudah dalam bentuk barang jadi," tukas Dedi. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya