Berita

ferdinand hutahaean/net

Bisnis

Layanan Gratis Tambah Daya PLN Ternyata Cuma Madu Beracun

KAMIS, 17 MARET 2016 | 09:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Masyarakat diingatkan untuk cermat dan tidak mudah tergiur dengan layanan tambah daya listrik (tambah daya) gratis bagi pelanggan Rumah Tangga 900 VA (Volt Ampere) yang ingin naik daya ke 1300 VA.

"Hati-hati jebakan madu beracun program ini. Masyarakat seolah-olah disuguhi madu yang manis rasanya padahal sebenarnya mengandung racun," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, kepada redaksi, Kamis (17/3).

Menurut dia, rakyat yang tidak cermat dan layak dapat subsidi bisa saja tergiur dengan layanan tambah daya gratis yang ditawarkan PLN terhitung permohonan tanggal 15 Maret hingga 31 Desember 2016. Padahal, begitu pindah ke 1300 VA mereka tidak akan lagi menikmati subsidi karena daya 1300 VA ke atas tidak disubsidi oleh pemerintah.


"Kita sangat menyayangkan program ini dikemas seperti demikian. Mengapa pemerintah tidak langsung saja memutuskan penghapusan subsidi listrik? Kenapa harus pakai cara akal-akalan seperti ini?" kata Ferdinand.

Mestinya, kata dia, pemerintah membuat program jelas terhadap penghapusan subsidi yang salah sasaran yang marak terjadi akibat ulah dan kinerja PLN sendiri yang tidak mengantisipasi permintaan pasang baru dengan daya 450 VA hingga 900 VA.

Selain itu, pada saat ada permintaan pasang terhadap daya listrik yang disubsidi, PLN meneliti terlebih dahulu apakah pemohon layak dapat subsidi atau tidak. Salah satu contoh adanya rumah rumah kost mewah yang dipasangi KWH meter tiap kamar padahal kost tersebut bertarif mahal karena berbagai fasilitasnya.

"Yang seperti ini kan tidak layak disubsidi. Nah lebih baik PLN mendata ulang siapa yang layak subsidi kemudian dihapus subsidinya. Jangan bikin akal-akalan kepada rakyat, mari benahi kesalahan dengan cara yang benar," tukas Ferdinand.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya