Pemeriksaan Bebas Narkoba Harus Dimulai Dari Menteri

. Saat ini, negara Indonesia sudah dalam keadaan darurat narkoba. Karena itu, perang terhadap narkoba juga harus dilakukan di lingkungan pemerintahan dari mulai tingkat pegawai biasa hingga ke pejabat negara.

"DPN Seknas Jokowi mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk memberantas narkoba secara komprehernsif dan terpadu," kata Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 16/3).

Menurut Yamin, para menteri, pejabat Eselon I, dan para kepala daerah di provinsi dan kabupaten/ kota terlebih dahulu harus memberikan contoh teladan kepada rakyatnya untuk mau menjalani pemeriksaan secara sukarela demi menunjukan dirinya bebas narkoba. Reformasi birokrasi sebagaimana dicanangkan dalam program Nawacita, harus dijalankan oleh aparaturnya secara efektif dan efesien guna melayani masyarakat.

"Untuk itu moralitas dan etika para aparat negara harus dijaga. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya," ungkap Yamin.

Etika, sambut Yamin, harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

"Kalau aparat negara kita mengkonsumsi narkoba, sudah pasti melanggar etika dan moral, serta merusak mentalnya. Bagaimana dia bisa melayani warganya dengan baik, serta menopang reformasi birokrasi yang sedang digulirkan?" demikian Yamin. [ysa]