Berita

net

Politik

Besok 1000 Petani Jambi Jalan Kaki Ke Jakarta

RABU, 16 MARET 2016 | 12:29 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sekitar 1000 petani dari sejumlah Kabupaten di Jambi akan menggelar aksi jalan kaki menuju Jakarta.  

Mereka mewakili petani yang menjadi korban perampasan tanah oleh perusahaan seperti Suku Anak Dalam (SAD), petani dusun Mekar Jaya (Sarolangun), petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari), dan petani Tanjung Jabung Timur.

"Jalan kaki akan dimulai Kamis besok (17/3)," kata Alif Kamal, koordinator aksi, dalam keterangannya kepada redaksi sesaat lalu.


Di Jakarta, para petani akan mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, dan Istana Negara.

Kenapa harus berjalan kaki 1000 KM? Alif menjelaskan konflik agraria yang melilit para petani ini sudah berlangsung lama, bahkan ada yang sudah puluhan tahun tetapi tak kunjung selesai.

Konflik agraria yang dialami SAD, misalnya, terjadi sejak 1987. Konflik agraria petani Kunangan Jaya I dan II sudah sejak tahun 1970-an, sedangkan konflik agraria yang dialami petani Mekar Jaya terjadi sejak 1990-an.

"Padahal, berbagai jalan sudah ditempuh oleh petani untuk mengusahakan penyelesaian mulai dari negosiasi, aksi massa, hingga aksi pendudukan, namun tetap saja belum ada penyelesaian tuntas," kata dia.

Dikatakan lebih lanjut oleh Alif, petani memilih ke Jakarta sebagai tempat para pemangku kebijakan tertinggi di Republik ini.

"Petani berharap Presiden Jokowi bisa menuntaskan persoalan konflik agraria yang melilit mereka. Apalagi, pada saat kampanye Pilpres lalu, Jokowi berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di Indonesia," kata Alif yang menyampaikan hari ini para petani melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi.[dem]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya