basuki tjahja purnama/net
Artis dan aktivis Ratna Sarumpaet dalam talkshow di Indonesia Lawyers Club pekan lalu (8/3) mengatakan dirinya memiliki bukti bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama terlibat dalam korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang sedang bikin heboh ini.
"Kita tidak memilih seorang calon yang diduga korupsi. Untuk semua yang mendukung Ahok, tanya Ahok. Saya punya bahan, saya punya materi, yang memastikan pada diri saya bahwa Ahok ini memang korupsi di Sumber Waras dengan keyakinan 99 persen," ujar Ratna Sarumpaet.
Dia mengatakan bahwa keterlibatan Ahok dalam korupsi di Sumber Waras itulah yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat.
"Saya tidak pernah bicara kasar menyampaikan pikiran saya, saya keras, saya tegas," katanya.
Aktivis Justiani Liem di laman Facebook miliknya hari Selasa (15/3) menyitir ucapan Ratna Sarumpaet dalam acara itu. Menurut Justiani dengan nada bercanda, Ratna Sarumpaet korupsi 1 persen.
Mengapa korupsi 1 persen?
Karena Ahok terlibat 100 persen dalam korupsi Sumber Waras. Seharusnya, keyakinan Ratna Sarumpaet juga 100 persen.
"Ratna Sarumpaet korupsi 1%. Bilang Ahok 99% terlibat korupsi RS SW. Yang benar tuh 100% terlibat," tulisnya.
Pada laman itu, Justiani mengutip pernyataan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah yang mengatakan bahwa tipu muslihat yang dibangun Ahok dalam pembelian lahan RS Sumber Waras tidak akan bisa mengelabui penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama yang terkait dengan penggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penentuan harga jual.
Menurut Amir Hamzah, sejak 2013 penghitungan dan penentuan pajak diserahkan kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI.
"Jadi, jelas bahwa yang menentukan besaran NJOP adalah Ahok sendiri," ujar Amir Hamzah.
"NJOP itu dibentuk bukan untuk digunakan sebagai dasar transaksi, melainkan hanya untuk kepentingan perpajakan. Catat itu," kata Amir lagi dalam sebuah pemberitaan.
Selain mengomentari pernyataan Ratna Sarumpaet dengan nada bercanda, sepanjang Selasa siang Justiani Liem juga menulis sejumlah komentar terkait kasus ini, antara lain sinyalemen upaya mengintervensi hukum untuk menutupi kasus ini.
"Sudah cetho welo welo masih ngeyel belum tobat-tobat," demikian Justiani.
[dem]
