Ahok Harus Jelaskan Berapa Honorarium Yang Sudah Dikeluarkan Untuk TNI/Polri

Polemik honorarium yang diberikan Pemprov DKI kepada personel TNI/Polri harus diakhiri. Untuk itu diperlukan penjelasan yang lengkap dari Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama agar masalah ini tidak menjadi polemik berkepanjangan.

"Ahok harus ungkap ke publik secara transparan, berapa anggaran yang sudah dikeluarkan, untuk berapa personel TNI/Polri, dan untuk kegiatan pengamanan apa saja? Perlu ada kejelasan sehingga publik tidak bertanya-tanya," ujar Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, kepada redaksi, Selasa (15/3).

Ahok, kata dia, harus menjelaskan ke publik karena faktanya ada duit DKI yang dijatahkan untuk TNI/Polri. Dalam Pergub ‎No 138/2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang diteken Ahok tanggal 3 Maret 2015 disebutkan honorarium itu untuk menunjang pelaksanaan pengamanan, penertiban dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD. Honorarium pendampingan yang diberikan yakni Rp 250 ribu dan uang makan Rp 38.000 per hari untuk setiap personel TNI/Polri.

"Pergub sudah berlaku setahun tapi publik tidak tahu berapa total dana yang sudah digunakan untuk membayar honorarium personel TNI/Polri. Disinilah perlunya transparansi," imbuh Sgy, demikian Sugiyanto biasa disapa.

Sejauh ini publik tahu personel TNI/Polri dilibatkan dalam penggusuran warga Kampung Pulo dan Kalijodo. Sebagai ilustrasi, kata Sgy, jika ada 3000 personel TNI/Polri yang dilibatkan maka dana honorarium dan uang makan yang dikeluarkan Pemprov DKI sebesar Rp 864 juta untuk satu hari saja. Apabila pengamanan dilakukan dalam seminggu secara berturut-turut, maka dana yang dikucurkan sebesar Rp 6 miliar.

"Bisa ditaksir berapa dana yang diberikan ke TNI/Polri kalau pendampingan pengamanan dilakukan mereka selama sebulan. Ini bukan biaya kecil, dan saya kira perlu transparansi," tukas Sgy.[dem]