Berita

Politisi Hanura: Anak Buah Menhub Jonan Bohong!

SELASA, 15 MARET 2016 | 16:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Capt. Djoni ‎Rolindrawan mendesak Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menindak oknum-oknum di Kemenhub yang mempersulit penerbitan ijazah pelaut. Sebab, gara-gara ulah oknum itu, ribuan perwira pelaut tidak bisa berlayar.

Dini hari kemarin, Sekretaris Fraksi Hanura di MPR ini dicurhati beberapa perwira pelaut soal updating sertifikat kompetensi (ijazah) yang prosesnya sangat lama.

Yosh George M Paulus (AIP-16), seorang perwira pelaut, mengadu kepada Djoni bahwa dirinya dan teman-temannya telah mengikuti updating Ahli Nautika Tingkat I (ATT-I) di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) sejak akhir November 2015.


Kemarin, Djoni mendapat jawaban dari salah satu pengawai Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut, Donald Karundeng ‎yang menyatakan, ijazah itu belum keluar karena Yosh dkk belum memiliki Sertifikat Engine Resource Management (ERM). Djoni menyebut, jawaban Donald Karundeng itu bohong.

"Ditkapel Perhubungan Laut telah melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan karena sertifikat keterampilan (COP/Certificate of Proficiency) Engine Resource Management (ERM) belum dimiliki oleh yang bersangkutan.‎ Saya pastikan Yosh sudah memiliki Sertifikat ERM," tegas eks nakoda ini di Gedung DPR, Selasa (15/3).

Dalam tanggapan Donald juga disebutkan bahwa proses di Ditkapel Perhubungan Laut tidak lebih dari tiga hari. Menurut Djoni, ini juga pembohongan. Sertifikat itu baru keluar setelah satu bulan. Sedangkan untuk pelaut lain, malah belum keluar padahal sudah lama ikut ujian.

‎"Menurut Yosh, ijazahnya baru keluar kemarin. Jika dihitung-hitung prosesnya memakan waktu yang lama, padahal dia mengikuti ERM tanggal 11-14 Februari 2016, kenyataannya ijazah keluar di internet tanggal 14 Maret 2015," jelas Djoni.

Untuk itu, Djoni mendesak Menhub Ignasius Jonan memperbaiki aspek pelayanan publik di Kementerian Perhubungan. "Menhub agar menindak oknum-oknum yang mempersulit proses ijazah pelaut karena bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi," ucapnya.

Anak buat Wiranto ini juga meminta Jonan segera menerbitkan ijazah untuk ribuan pelaut lain agar mereka bisa segera melaut. "Agar segera menerbitkan ijazah pelaut lainnya yang telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya