Berita

Cara Kerja Densus Justru Menumbuhsuburkan Kelompok Radikal

SELASA, 15 MARET 2016 | 15:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Datasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri terus dikritik. Karena selama ini dinilai abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugasnya.

Akibatnya, pengungkapan dan pemberantasan teroris sampai akar-akarnya melalui penegakan hukum yang tegas jarang terlaksana karena hampir semua terduga teroris yang ditangani berakhir mati. Ironisnya, tanpa alasan yang jelas.

"Karena argumentasi kenapa mereka harus ditembak mati tidak jelas. Eksistensi Densus 88 harus diperbaiki," tegas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (Selasa, 15/3).


Kasus terakhir adalah berkaitan dengan kematian Siyono yang diduga terkait tindak pidana terorisme. Warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kabupaten Klaten, tewas setelah ditangkap Densus 88. Disebutkan, Siyono meninggal setelah berkelahi dengan pihak Densus.

"Terang terkesan penyebab kematian yang bersangkutan tidak jelas dengan berbagai alibi yang tidak masuk akal yang dikembangkan pihak Densus 88," ucapnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, Densus 88 harus diperbaiki melalui perbaikan kualitas operasi, Karena apabila cara kerja Densus 88 masih seperti saat ini, Densus 88 menjadi salah satu trigger semakin banyak gerakan radikalis yang mengancam Indonesia.

"Tengok beberapa kasus penyerangan belakangan ini yang dilakukan oleh kelompok radikalis. Sasaran mereka justru banyak dialamatkan kepada aparat kepolisian. Harusnya ini menjadi evaluasi dan perhatian bagi pihak kepolisian khususnya Densus 88," tandasnya.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya