Berita

Cara Kerja Densus Justru Menumbuhsuburkan Kelompok Radikal

SELASA, 15 MARET 2016 | 15:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Datasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri terus dikritik. Karena selama ini dinilai abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugasnya.

Akibatnya, pengungkapan dan pemberantasan teroris sampai akar-akarnya melalui penegakan hukum yang tegas jarang terlaksana karena hampir semua terduga teroris yang ditangani berakhir mati. Ironisnya, tanpa alasan yang jelas.

"Karena argumentasi kenapa mereka harus ditembak mati tidak jelas. Eksistensi Densus 88 harus diperbaiki," tegas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (Selasa, 15/3).


Kasus terakhir adalah berkaitan dengan kematian Siyono yang diduga terkait tindak pidana terorisme. Warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kabupaten Klaten, tewas setelah ditangkap Densus 88. Disebutkan, Siyono meninggal setelah berkelahi dengan pihak Densus.

"Terang terkesan penyebab kematian yang bersangkutan tidak jelas dengan berbagai alibi yang tidak masuk akal yang dikembangkan pihak Densus 88," ucapnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, Densus 88 harus diperbaiki melalui perbaikan kualitas operasi, Karena apabila cara kerja Densus 88 masih seperti saat ini, Densus 88 menjadi salah satu trigger semakin banyak gerakan radikalis yang mengancam Indonesia.

"Tengok beberapa kasus penyerangan belakangan ini yang dilakukan oleh kelompok radikalis. Sasaran mereka justru banyak dialamatkan kepada aparat kepolisian. Harusnya ini menjadi evaluasi dan perhatian bagi pihak kepolisian khususnya Densus 88," tandasnya.[zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya