Berita

risma/net

Politik

Pernyataan Risma Soal Nafsu Jabatan Hal Wajar

MINGGU, 13 MARET 2016 | 11:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bahwa calon kepala daerah yang maju dari jalur independen mempunyai nafsu mencari jabatan dinilai wajar dan biasa saja.

Sebelumnya, Risma mengungkapkan alasan kenapa dirinya maju melalui partai politik karena kalau melaui jalur perseorangan dirinya dianggap bernafsu mencari jabatan. Hal ini diungkapkannya mengomentari polemik majunya kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lewat jalur independen di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

"Kita harus lihat dulu konteks Risma ngomong seperti itu apa. Tapi yang pasti Mahkamah Konstitusi sudah mengesahkan jalur independen sah dan sesuai dengan undang-undang," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini kepada wartawan, Minggu (13/3).


Bahkan menurut dia, MK mempermudah calon kepala daerah yang ingin maju sebagai calon independen. Bila sebelumnya harus mengumpulkan dukungan minimal 7,5 persen dari jumlah penduduk di suatu daerah, kini calon independen hanya dibebani 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

"Calon independen sebagai fenomena biasa dan tidak ada upaya untuk melakukan deparpolisasi. Kalau memang kader partai ya sebaiknya dari partai. Tapi kalau dukungan masyarakat banyak ya lebih baik jalur independen," kata Titi.

Lagi pula, tambah Titi, selama ini belum ada hasil kajian yang komprehensif mengenai kualitas kepala daerah yang maju dari independen lebih bersih dari pada yang maju lewat parpol atau sebaliknya.

"Harus dikaji dulu secara mendalam. Tapi yang penting lewat jalur apapun, calon kepala daerah harus bersih dari korupsi dan peduli kepada rakyat," tukasnya. [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya