Berita

manager nasution/net

Komnas HAM: Kalau Kabar Dari Klaten Benar, Densus 88 Harus Dievaluasi

SABTU, 12 MARET 2016 | 09:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution mengaku menerima laporan dari masyarakat bahwa Siyono, terduga teroris, telah meninggal dunia, Senin kemarin (11/3), dalam pemeriksaan Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Siyono adalah warga Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Siyono ditangkap Densus 88 pada 9 Maret 2016. Dan pada 10 Maret 2016, rumahnya di Brengkungan yang juga dipakai untuk TK/Raudhatul Athfal Muhammadiyah digerebek, sehingga puluhan anak-anak TK yang ada di situ menangis karena ketakutan.

Jelas Maneger, sebaiknya pihak Kepolisian atau Densus 88 mengklarfikasi hal tersebut ke publik.


Menurutnya, siapa pun yang mencintai kemanusiaan tidak setuju dengan tindakan kekerasan apalagi terorisme. Karena itu bertentangan dengan HAM yang adil dan beradab. Hanya cara pencegahan dan penidakannya tidak boleh dengan cara yang tidak adil dan tidak beradab.

"Sekira berita di atas benar adanya, ini benar-benar sudah melampaui batas kewarasan nalar kemanusiaan. Bangsa ini harus mengevaluasi Kepolisian/Densus 88," ujar Maneger kepada redaksi, Sabtu (12/3).

Selain itu, lanjut Maneger, DPR sebaiknya mempertimbangkan kembali kenaikan anggaran BNPT/Densus 88. Menurutnya, dengan pendanaan seperti sekarang saja, kinerjanya sedemikian mengecewakan, apalagi kalau ditambah.

"DPR pun patut hati-hati dengan rencana revisi UU Pemberantasan Terorisme. Dengan UU yang ada sekarang saja perlakuannya sudah sedemikian keterlaluan, apalagi kalau kewenangannya diperkuat?" ungkapnya.

Sekali lagi, tambah Maneger, jika aduan di atas benar, semua komponen bangsa yang mencintai kemanusiaan yang adil dan beradab harus bersatu mengingatkan bangsa ini utamanya Kepolisian, BNPT dan Densus 88 agar mengakhiri drama kemanusiaan.

"Masyarakat sungguh sudah memahami peristiwa yang sebenarnya. Kepolisian, BNPT dan Densus 88 harus dievaluasi soal pencegahan dan penindakan terorisme," tukasnya. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya