Berita

manager nasution/net

Komnas HAM: Kalau Kabar Dari Klaten Benar, Densus 88 Harus Dievaluasi

SABTU, 12 MARET 2016 | 09:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution mengaku menerima laporan dari masyarakat bahwa Siyono, terduga teroris, telah meninggal dunia, Senin kemarin (11/3), dalam pemeriksaan Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Siyono adalah warga Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Siyono ditangkap Densus 88 pada 9 Maret 2016. Dan pada 10 Maret 2016, rumahnya di Brengkungan yang juga dipakai untuk TK/Raudhatul Athfal Muhammadiyah digerebek, sehingga puluhan anak-anak TK yang ada di situ menangis karena ketakutan.

Jelas Maneger, sebaiknya pihak Kepolisian atau Densus 88 mengklarfikasi hal tersebut ke publik.


Menurutnya, siapa pun yang mencintai kemanusiaan tidak setuju dengan tindakan kekerasan apalagi terorisme. Karena itu bertentangan dengan HAM yang adil dan beradab. Hanya cara pencegahan dan penidakannya tidak boleh dengan cara yang tidak adil dan tidak beradab.

"Sekira berita di atas benar adanya, ini benar-benar sudah melampaui batas kewarasan nalar kemanusiaan. Bangsa ini harus mengevaluasi Kepolisian/Densus 88," ujar Maneger kepada redaksi, Sabtu (12/3).

Selain itu, lanjut Maneger, DPR sebaiknya mempertimbangkan kembali kenaikan anggaran BNPT/Densus 88. Menurutnya, dengan pendanaan seperti sekarang saja, kinerjanya sedemikian mengecewakan, apalagi kalau ditambah.

"DPR pun patut hati-hati dengan rencana revisi UU Pemberantasan Terorisme. Dengan UU yang ada sekarang saja perlakuannya sudah sedemikian keterlaluan, apalagi kalau kewenangannya diperkuat?" ungkapnya.

Sekali lagi, tambah Maneger, jika aduan di atas benar, semua komponen bangsa yang mencintai kemanusiaan yang adil dan beradab harus bersatu mengingatkan bangsa ini utamanya Kepolisian, BNPT dan Densus 88 agar mengakhiri drama kemanusiaan.

"Masyarakat sungguh sudah memahami peristiwa yang sebenarnya. Kepolisian, BNPT dan Densus 88 harus dievaluasi soal pencegahan dan penindakan terorisme," tukasnya. [rus]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya