Berita

farhat abbas/net

Farhat Abbas Lawan Sepadan JK

JUMAT, 11 MARET 2016 | 11:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menunjuk advokat Farhat Abbas untuk mempidanakan Wapres Jusuf Kalla dan jurubicaranya, Husain Abdullah. Adhie sengaja menunjuk Farhat karena dinilainya bisa menjadi lawan sepadan bagi JK.

"Farhat Abbas punya kemampuan untuk melawan wapres dan jubirnya. Makanya saya tunjuk beliau biar wapres punya lawan yang seimbang," ujar Adhie kepada wartawan, Jumat (11/3).

Adhie mengatakan Farhat bisa menjadi lawan setimpal JK karena dia pernah menyatakan ingin jadi presiden. Karena itu dia berharap kasus yang akan dilaporkannya menjadi medan latihan bagi Farhat bagaimana meredam tingkah laku Wapres.


"Sehingga bila kelak jadi presiden, dia berani menindak wapresnya yang menyimpang, karena sudah punya pengalaman menghadapi wapres sungguhan," kata Adhie.

Selain Farhat, Adhie juga menunjuk advokat muda Niko Adrian. Adhie memilih Nico karena punya pengalaman nyata melawan penguasa dzalim yang korup. Pada 1998, Nico salah satu pemimpin lapangan dalam gerakan mahasiswa pro-reformasi di Ibukota.

Adhie berencana mempidanakan JK dan Husain Abdullah terkait kasus pencurian hak intelektual. Karya Adhie yang dibajak oleh Husain Abdullah berjudul Nomenklatur (Pelajaran Gratis untuk Pak Wapres) yang dimuat dalam rubrik Tebas (Tendangan Bebas) di salah satu media online (klik disini). Oleh Husain Abdullah hanya diubah namanya, menjadi Nomenklatur (Pelajaran Gratis untuk RR dan Komplotannya). Kalimat pembukanya persis: Langit runtuh. Kiamat seakan sudah dekat, dan seterusnya. Tulisan Husain Abdullah dimuat beberapa media online, antara lain fajaronline.com (klik disini).

Farhat Abbas sendiri mengatakan meskipun ada perubahan di sana-sini, tapi dari judulnya saja sudah sangat terbaca kalau tulisan Husain Abdullah merupakan produk plagiat murni alias pencurian hak intelektual.[dem]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya