Berita

Politik

DPR: Rencana PHK Massal PNS Harus Dikaji Ulang

KAMIS, 10 MARET 2016 | 12:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Rencana pemerintah melakukan pemecatan massal PNS yang memiliki standar SDM rendah dipertanyakan. Anggota Komisi II DPR RI Frans Agung MP Natamenggala meminta rencana tersebut dikaji ulang.

"Pemerintah harus rasional, belum juga sembuh luka rakyat yang dibohongi dengan janji pengangkatan Honorer K2, sekarang ada upaya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PNS/ASN yang berstandar SDM rendah. Penilaian saya ini kurang adil dan harus dilakukan pengkajian lebih dalam terkait hal ini," kata Frans kepada redaksi, Kamis (10/3).

Dikatakan dia, dalam roadmap rasionalisasi ada sekitar 1,37 juta PNS jadi target. Mereka tersebar dijabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD. Menurut Pemerintah, rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai. Bahkan, Deputi SDM Kemen PAN-RB, Setiawan Wangsa Atmaja menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan upaya pemecatan masal kepada PNS yang memiliki standar SDM rendah, yakni SD, SMP, SMA.


"Pertanyaannya, apa alasan pemerintah melakukan program rasionalisasi ini. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, kehadiran negara sangat dibutuhkan, seharusnya yang dilakukan pemerintah membuka lapangan pekerjaan, bukan melakukan PHK. Mereka adalah aparatur sipil Negara, pegawai negeri yang mendedikasikan diri kepada nusa dan bangsa sebagai pelayan masyarakat. kenapa harus di PHK?" keluhnya.

Apalagi, kata politisi Partai Hanura ini, sudah jelas dalam preambul UUD 1945 alenia ke 4 dikatakan bahwa tujuan membentuk suatu pemerintah negara adalah untuk yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kata dia, harus diberi kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas SDM-nya.

"Beri mereka waktu, jangan mendadak seperti ini. Lagi pula jika semua PNS/ASN itu sarjana S1 atau S2 apakah mereka mau melakukan pekerjaan kasar seperti angkut sampah, petugas kebersihan pasar, menjadi petugas penyiram kebun kota dan lain-lain," tukasnya.[dem]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya