Keputusan Basuki Tjahaja Purnama maju melalui jalur perseorangan tidak bisa diartikan sebagai kegagalan proses kaderisasi parpol.
"Proses kaderisasi di partai politik sudah menunjukkan adanya figur-figur yang menjanjikan untuk menempati posisi politis yang strategis," kata pengamat politik dari Universitas Nasional Muhammad Hailuki.
Dia menyebut nama yang memiliki kapasitas seperti Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem/Menteri Agraria), Lukman Hakim Saefuddin (PPP/Menteri Agama), Ade Komaruddin (Golkar/Ketua DPR), Dede Yusuf (Demokrat/Ketua Komisi IX), Rieke Dyah Pitaloka (PDIP/Ketua Pansus Pelindo), dan Budiman Sudjatmiko (PDIP/Ketua Pansus RUU Desa).
Ia menambahkan, nama-nama ini bukan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai kandidat cagub-cawagub DKI, melainkan sekadar gambaran bahwa kaderisasi internal parpol telah berjalan.
Berdasarkan itu, kata dia, tidak bijaksana jika disimpulkan parpol tidak mampu melakukan kaderisasi politik. Dengan demikian apabila ada pernyataan yang mengatakan bahwa parpol tidak mempunyai kader yang layak untuk diusung jadi cagub atau cawagub DKI, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan tidak berdasar dan sarat kepentingan.
"Itu hanya kepentingan untuk melakukan deparpolisasi," tegasnya.
Menurut peneliti Centre for Indonesian Political and Social Studies (CIPSS) itu, tolak ukur kematangan demokrasi bisa dilihat dari kualitas dan peran partai politik yang semakin baik. Apabila parpol mampu melakukan rekrutmen politik secara baik maka kondisi akan menjadi terbalik, tidak diperlukan lagi jalur independen untuk menjadi kepala daerah di level manapun.
"Parpol akan lebih terhormat, tidak bisa terdikte oleh kepentingan figur kandidat kuat atau permainan dukungan elite massa," tukasnya.[dem]
