Pemerintah terus mematangkan rencana pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Rapat marathon pun digelar. Termasuk kemarin (Jumat, 4/3) rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Kemenko Maritim, sampai ke level teknis.
Tim Top-10 Destinasi Kemenpar yang dipimpin Hiramsyah Sambudhy Thaib menjelaskan rapat tersebut membahas hal-hal penting termasuk terobosan yang dimungkinkan, seperti payung hukum badan otorita itu sendiri.
"Untuk menjawab kebutuhan badan otorita, agar lebih lincah, lebih gesit, tidak kaku, untuk melakukan percepatan pembangunan," ungkap Hiramsyah dalam keterangannya (Sabtu, 5/3).
Dia mencontohkan, seperti pelimpahan beberapa kewenangan kepada badan ororita (PTSP), tata kelola keuangan yang sesuai dengan semangat badan percepatan. Termasuk soal target dan program kerja. "Kami akan memberntuk tim kerja yang lebih kecil dan membahas isu spesifik, dan langsung dirapatkan Senin sorenya," tandasnya.
Sebelumnya, sehari setelah Rapat Terbatas (Ratas) percepatan Danau Toba dengan Presiden Joko Widodo di Hotel Niagara, Simalungun, 1 Maret 2016 lalu, tim juga langsung menggelar rapat.
Presiden sendiri meminta agar terus dipsatika program percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata. "Kami paham posisi, siapa costumer utama kami. Ujung dari percepatan ini adalah kesejahetaan masyarakat," kata Menpar menanggapi instruksi Presiden tersebut.
Persoalan di Danau Toba memang sudah mendarah daging, sejak lama, dan tidak pernah tuntas. Energi besar untuk menata Toba sekian lama, hasilnya tidak semakin baik. Karena itu, sampai hari ini pun lebih banyak orang yang pesimis, mencibir, meragukan, bahkan dianggap sedang bermimpi di siang bolong.
"Ya biasa itu. Kalau belum lihat, kan pasti belum percaya. Mohon doanya saja, agar lancar semua," aku Menpar Arief Yahya menanggapi nada minor yang sampai di telinganya.
[zul]
