Berita

nasir djamil/net

Sering Dimaknai Politis, UU Pemberantasan Terorisme Juga Sudah Tak Sesuai Kebutuhan

JUMAT, 04 MARET 2016 | 06:48 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah tak sesuai lagi dengan dengan kebutuhan dan perkembangan penanganan tindak pidana terorisme saat ini.
 
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dalam acara Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum Terkait Alat Bukti elektronik, Saksi Mahkota, Proses Penempatan Napi Dan Persidangangan Perkara Tindak Pidana Terorisme yang digelar di Hotel Mercure, Padang, Sumatera Barat, Kamis sore (3/3).

Menurut Nasir, aturan hukum yang ada saat ini belum memadai untuk dapat mengantisipasi perkembangan masuknya Foreign Terrorism Fighter (FTF) ke Indonesia. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah masuknya kembali FTF ke Indonesia.


"Termasuk juga mencegah WNI Indonesia yang bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri atau mencegah WNI terlibat dengan konflik bersenjata di negara lain," ungkap Nasir.

Menyikapi hal ini, diakui politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, DPR dan Pemerintah sudah berencana untuk merevısı UU 15/2003 tersebut dan sudah memasukkannya dalam daftar prioritas (nomor 41) Program Legıslası Nasıonal (prolegnas). Dan ada hal menarik terkait Rumusan Pasal dalam UU 15/2003, yang masih interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelas batasan-batasannya.

"UU itu belum secara komprehensif mengatur ketentuan delik tindak pidana, misalnya delik percobaan. Perlu redefinisi istilah terorisme, karena istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek," demikian Nasir.  [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya