Presiden Joko Widodo diminta untuk betindak tegas terkait kabar adanya komitmen pengucuran dana 500 juta dolar AS kepada sejumlah pejabat jika skema pengelolaan Blok Masela di Maluku diputuskan di laut.
"Bila kabar itu benar, presiden harus segera mengambil langkah politik dan langkah hukum," ujar Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni kepada redaksi, Kamis (3/3).
Langkah politik yang dimaksud Sya'roni adalah, presiden segera memecat siapa pun yang diduga akan menerima suap dari investor Blok Masela. Adapun langkah hukum adalah, melaporkan kasus tersebut kepada KPK agar diusut tuntas.
Jokowi, kata dia, harus bersinergi dengan KPK untuk membongkar isu tersebut agar menjadi terang-benderang.
"Bila memang ada indikasi korupsi maka presiden harus pro aktif memberikan akses seluas-luasnya kepada aparat KPK untuk menjalankan tugasnya," imbuh Sya'roni.
Dia mengingatkan, selama ini korupsi di bidang tambang sangat sulit dibongkar. Bisa jadi karena menyangkut dana dalam jumlah yang sangat besar dan melibatkan pejabat-pejabat tinggi.
"Dan biasanya korupsinya tidak melulu dalam bentuk
cash money tapi bisa dalam bentuk pemberian proyek atau saham," demikian Sya'roni.
[dem]
