Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas terhadap para menteri yang saling kritik secara terbuka di ruang publik. Bila tidak dihentikan, akan menggerus kewibawaan Presiden dan investor juga akan hengkang.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak, malam ini (Rabu, 2/3).
Lebih jauh Dahnil menjelaskan, silang pendapat antarmenteri di ruang publik sebenarnya sebagai tanda kecil Presiden "tidak memimpin" dan para menteri tidak menghargai Presiden. "Silang pendapat di ruang publik itu sebenarnya adalah penghinaan terhadap Presiden," tegasnya.
Menurutnya juga kegaduhan yang muncul itu telah menyebabkan kepercayaan investor menurun karena tidak ada kepastian dalam kebijakan pemerintah. Misalnya, kasus batalnya perusahaan Jepang menangani pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang akhirnya dikerjakan oleh China.
"Investor butuh kepastian. Maka kegaduhan seperti itu menghilangkan kepercayaan investor. Jadi sebenarnya kegaduhan bukan berasal dari luar pemerintah seperti yang dituduhkan oleh pemerintah sendiri. Tetapi justru kegaduhan datang berasal dari dalam," ungkap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Dahnil menegaskan Jokowi harus segera mencopot para menteri yang tidak mendengarkan arahannya. Karena Jokowi sudah beberapa kali mengingatkan agar jangan berpolemik di publik, namun tidak diindahkan.
"Jokowi harus segera melakukan
reshuffle. Dengan syarat mereka-mereka yang akan membantu Jokowi adalah para menteri-menteri yang betul-betul ingin bekerja. Bukan justru lebih patuh kepada partai asal mereka atau tuan lainnya. Tuan mereka harus lah Presiden. Jokowi tidak perlu terkekang oleh partai terkait rencana reshuffle. Publik pasti mendukung bila dia melakukan pilihan-pilihan yang benar," tandasnya.
[zul]
