Berita

golkar/net

JELANG MUNASLUB GOLKAR

Keinginan JK Dan Bamsoet Agar Ketum Golkar Bebas Masalah Hukum Sangat Masuk Akal

RABU, 02 MARET 2016 | 11:48 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tahun 2016 merupakan tahun penentuan bagi Partai Golkar. Tahun ini, bukan semata tahun rekonsiliasi pasca perpecahan, melainkan juga tahun yang menentukan apakah Partai Golkar akan berjaya kembali di 2019, setelah dua kali pemilu tak lagi menjadi nomor satu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo. Karena itu, Agung mengingatkan, bahwa Golkar harus benar-benar menampilkan citra yang bersih. Penampilan paling utama yang mudah dikenal publik dan dijadikan simbol partai tentu saja adalah sosok sang ketua umum.

"Karena itu, kehendak kader dan elit Golkar model JK atau Bamsoet yang mau agar calon ketua umum Golkar mendatang harus bebas dari masalah hukum, sangat normatif, masuk akal sehat dan realitis. Ini merupakan kehendak politik internal yang baik, agar Golkar kembali berjaya," kata Agung kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 2/3).


Pernyataan Agung ini untuk menanggapi pernyataan politikus Golkar Ridwan Bae, yang tak sepakat dengan JK dan Bambang Soesatyo. JK dan Bambang ingin sosok ketum baru Golkar yang mumpuni dan tak punya catatan hukum masa lalu. Sementara Ridwan menilai perkataan JK dan Bambang ini sebagai bagian dari kampanye hitam kepada calon lain.

Menurut Agung, seharusnya Ridwan, sebagai kader Golkar, paham bahwa calon ketua umum harus benar-benar digodok kapasitas dan integritas di dalam internal Golkar sendiri. Bila tidak, maka lagi-lagi ketua umum Golkar tidak laku dijual ke publik, sehingga akhirnya mempemalukan Golkar di masa mendatang.

"Apa mau setiap akan Pilpres Golkar diolok-olok karena ketua umumnya tak pantas jadi capres. Apalagi kalau ternyata ketua umumnya membawa beban persoalan hukum. Ini benar-benar akan menjadi musibah elektoral yang memilukan bagi Golkar," kata Agung.

"Ingat, politik saat ini, bukan semata mengandalkan jaringan hingga ke akar rumput, melainklan juga terkait erat dengan persepsi publik sebab informasi semakin terbuka lebar dan tak mengenal batas. Kalau mau berjaya, ketua umumnya harus bersih di mata publik," demikian Agung. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya