Berita

ilustrasi/net

Ketua Komisi VIII: Lonjakan Signifikan Jumlah Buruh Asing Harus Jadi Perhatian Pemerintah

SELASA, 01 MARET 2016 | 17:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pelonjakan jumlah pekerja asing di Indonesia bisa berdampak tidak baik dalam kehidupan sosial. Karena semakin banyak WNA bekerja di Indonesia, akan semakin banyak pengangguran di Tanah Air.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Selasa (1/3), terkait laporan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan laporan BPS, sampai akhir Februari, terdapat 25.328 pekerja WNA yang masuk ke Tanah Air. Jumlah ini naik drastis 69,3 persen jika dibandingkan tahun lalu. 

Karena dia meminta Pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi lonjakan pekerja WNA di Indonesia.

"Di saat pemerintah gagal menambah jumlah lapangan kerja secara signifikan, fenomena kehadiran pekerja asing ini harus betul-betul menjadi perhatian khusus. Pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam menaikkan kualitas para pekerja Indonesia. Jika tidak, para pekerja kita akan menjadi penonton di rumah sendiri," ungkap Saleh.

Dia menjelaskan ada beberapa kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan masalah tengara kerja. Yaitu Kementerian Tenaga kerja, BNP2TKI, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. "Kementerian-kementerian tersebut sudah semestinya melakukan koordinasi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan," jelas anggota Fraksi PAN ini.

Dia mengungkapkan Indonesia tidak semestinya menjadi pasar bagi negara-negara lain. Dengan potensi tenaga kerja yang begitu besar, semestinya tenaga kerja kita bisa bersaing. "Pada titik inilah, peran pemerintah dituntut untuk berbuat dalam memproteksi tenaga-tenaga kerja Indonesia," demikian legislator asal dapil Sumatera Utara II ini. [zul]

Populer

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

MUI Tuntut Ahmad Dhani Minta Maaf

Rabu, 02 Oktober 2024 | 04:11

Rhenald Kasali Komentari Gelar Doktor HC Raffi Ahmad: Kita Nggak Ketemu Tuh Kampusnya

Jumat, 04 Oktober 2024 | 07:00

Stasiun Manggarai Chaos!

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 13:03

UPDATE

Jadi "Pengacara", Anies Ajak Publik Berjejaring di LinkedIn

Senin, 07 Oktober 2024 | 20:09

Prabowo Tak Perlu Ganti Kapolri

Senin, 07 Oktober 2024 | 20:05

Zaken Kabinet Prabowo Bakal Rekrut Profesional dari Parpol?

Senin, 07 Oktober 2024 | 19:52

KPK Amankan Uang Lebih dari Rp10 Miliar dalam OTT di Kalsel

Senin, 07 Oktober 2024 | 19:32

4 Boks Dokumen Disita Kejagung dari 5 Ruangan KLHK

Senin, 07 Oktober 2024 | 19:23

Adi Prayitno: Sistem Pilkada Serentak Perlu Dievaluasi

Senin, 07 Oktober 2024 | 19:00

Pemuda Katolik Sambut Baik Pengangkatan Uskup Bogor jadi Kardinal

Senin, 07 Oktober 2024 | 18:49

Andra Soni Janjikan Rp300 Juta per Desa Jika Jadi Gubernur Banten

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:45

Polda Metro Jaya Dalami Asal Puluhan Ribu Pil Ekstasi di PIK

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:21

Peringati Setahun Perang Gaza, Hizbullah Serang Kota Haifa Israel

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:18

Selengkapnya