Kuntoro Mangkusubroto Disebut-Sebut Terima 1 Juta Dolar AS Dari Inpex, Gratifikasikah?

Komisi Pemberantasan Korupsi perlu segera bertindak mengusut dugaan aliran dana dalam polemik Blok Masela. Dalam pemberitaan di media disebutkan, mantan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto diduga menerima dana 1 juta dolar AS dari Inpex, investor Blok Masela asal Jepang.

Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, mengatakan, meskipun di dalam pemberitaan disebutkan dana diperuntukkan sebagai biaya atas jasa Kuntoro membantu Inpex dalam "business planning dan strategy development" di tahun 2015-2016 dan jasa "strategic consultant", namun bisa saja itu sebagai bentuk upaya pelegalan dana suap.

"Untuk membuktikan keabsahan dana itu, KPK harus segera bertindak. Inilah tantangan nyata buat KPK untuk membongkar dugaan korupsi di bidang tambang yang selama ini sangat sulit dibongkar," kata dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/2).

Dana yang mengalir ke Kuntoro, dalam hemat Sya'roni, patut diduga sebagai gratifikasi. Dana disebut-sebut untuk membayar jasa Kuntoro untuk pekerjaan dalam masa periode 2015-2016, padahal pada bulan November 2015 dia sudah diangkat menjadi Komisaris Utama PLN.

"Apakah legal seorang pejabat BUMN menerima order dari perusahaan asing untuk suatu pekerjaan yang bukan menjadi bidang pekerjaan BUMN yang dinaunginya. Bisa saja ini sebagai akal-akalan bentuk grafitikasi, mengingat yang bersangkutan diduga memiliki kedekatan dengan Menteri ESDM Sudirman Said," ulas Sya'roni.

Daripada berkembang liar menjadi polemik di publik, masih kata Sya'roni, sebaiknya KPK segera bertindak mengusut dugaan adanya dana 1 juta dolar AS tersebut. Bila memang tidak mengandung unsur korupsi, KPK harus mengumumkan kepada publik agar Kuntoro tidak menjadi korban fitnah.

Namun jika sebaliknya, KPK harus segera menangkap siapa pun yang terlibat karena diduga kuat, aliran dana inilah yang menjadi salah satu  penyebab berbelit-belitnya pengambilan keputusan soal posisi Blok Masela.

"Tentu publik berharap KPK segera membongkarnya, sehingga Presiden Jokowi bisa segera memutuskan apakah pengembangan gas Blok Masela di darat atau di laut," tukas Sya'roni.[dem]