Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP Hasil SK Perpanjangan Muktamar Bandung sejatinya tak ada kaitan dengan partai berlambang Ka'bah tersebut.
Mukernas yang digelar di Ancol, Jakarta, itu semakin jelas merupakan pesanan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk menghindari pengesahan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz setelah SK DPP PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy dicabut.
"KH. Maimoen Zubair kepada pengurus DPP PPP yang sowan ke Sarang menerangkan bahwa beliau tidak ada sangkut pautnya dengan Mukernas Ancol," tegas Ketua DPP PPP Akhmad Gojali Harahap dalam keterangannya (Jumat, 26/2).
Apalagi, Ketua Mahkamah Partai hasil muktamar Bandung, KH. Chozin Khumaidi pun sudah menyatakan bahwa masa muktamar Bandung itu sudah usai. Bahkan Ketua Umum Muktamar Bandung, Suryadharma Ali, secara tegas menyatakan agar Mukernas itu dibatalkan karena berpotensi memperbesar perpecahan di PPP.
"Jadi Mukernas di Ancol itu bukanlah Mukernas PPP. Tapi Mukernasnya Laoly," Ucap Gojali menirukan pernyataan Mbah Moen, panggilan KH. Maimoen Zubair.
Sikap mbah Moen tersebut, katanya, semakin meyakinkan mereka semua bahwa Mukernas Ancol itu tidak ada kaitan dengan PPP pro ulama. "Itu hanya proyek pesanan Laoly saja. Dengan demikian DPP hasil muktamar Jakarta menolak Mukernas Abal-abal tersebut berikut hasilnya," tegas AGH, panggilan akrab politkus muda ini.
Apalagi, kenyataannya memang Mukernas Ancol itu mengulangi kesalahan muktamar Surabaya untuk kedua kali. Yaitu ajang mengkudeta SDA sebagai ketua umum yang tercantum dalam SK.
"Seorang Mukmin tentunya tidak akan terjebak dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Untuk itu, sikap kami DPP PPP sangat jelas menolak SK Zombie dan Produk turunannya termasuk hasil Mukernas Ancol," pungkas Ketua DPP PPP, Akhmad Gojali Harahap.
[zul]
