Berita

tb hasanuddin/net

Jenderal TB Hasanuddin: Ironis Dan Naif, TNI Dikerahkan Untuk Gusur PSK!

JUMAT, 26 FEBRUARI 2016 | 00:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Bila sesuai dengan aturan, sah-sah saja bila pemerintah DKI Jakarta menggusur warga Kalijodo dan menjadikan kawasan itu sebagai daerah hijau.

"Tapi tak perlu lebay dengan mengerahkan ratusan anggota TNI untuk menghadapi PSK," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (Kamis, 25/2).

Untuk menertibkan warga Kalijodo, lanjut TB Hasanuddin, sudah cukup dengan mengerahkan Satpol PP bersama polisi. Dan pengerahan Satpol PP serta polisi ini juga memang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Mantan Sekretaris Militer Presiden ini mengingatkan bahwa TNI dilatih dengan keras dan berdarah-darah. Setelah dilatih dengan keras itu kemudian dipersenjatai dengan alat utama sistem senjara (alusista) modern untuk menghadapi peperangan dan pertempuran dalam rangka mempertahankan dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI .

"Disinilah kebanggaan dan kehormatan bagi seorang prajurit terlatih yang siap mati dalam membela negaranya," tegas TB Hasanuddin, sambil menekankan agar semua pihak menempatkan para prajurit kebanggaan negeri tersebut pada posisi semestinya.

"Tapi ironis kalau kemudian di negeri ini para pemimpinnya gagal paham, ketika TNI digunakan hanya untuk menggusur pelacur. Sementara rakyat tahu dan menjadi saksi mata, tak seorangpun anggota TNI yang siap tempur itu dipakai menghajar teroris. Sepertinya negara tak punya keinginan mengerahkan TNI untuk melawan teroris yang konon sudah merajalela," sesal TB Hasanuddin,

TB Hasanuddin menambahkan bahwa UU 34/2004 tentang TNI dalam pasal 7 ayat 2 b No 9 tercantum bahwa: membantu tugas pemerintahan di daerah. Pasal ini hanya digunakan dalam keadaan khusus, dan pelaksanaannya harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara.

"Terlalu naif kalau kemudian ayat ini dipakai hanya untuk menggusur para pelacur," demikian TB Hasanuddin. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya