Berita

Hentikan, Konflik Horizontal Terbukti Melemahkan Persatuan Bangsa

KAMIS, 25 FEBRUARI 2016 | 21:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Bangsa Indonesia harus berani menyudahi konflik internal bangsa yang berlatar belakang kepentingan ekonomi, politik, kelompok ataupun suku. Kelemahan di Indonesia adalah, konflik kepentingan itu menjadi besar ketika dipolitisir menjadi konflik antar agama.

"Konflik horizontal itu secara tidak sadar akan melemahkan persatuan bangsa yang seharusnya dijaga oleh semua rakyat Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), AM Putut Prabantoro.

Putut menyampaikan itu dalam perbincangan dengan mantan Wakasad dan sekaligus Ketua Yayasan Jati Diri Bangsa Letjen TNI (P) Kiki Syahnakri  di Jakarta, Kamis (25/2).  Turut hadir pengurus Gerakan Wanita Nusantara (Granita). Seperti Dian Wisdianawati (Ketua Umum), Esti Sri Rejeki (Wakil Sekjen) dan Rani Kurniati (Humas).
 

 
Semangat Demi Indonesia Satu Tak Terbagi”, demikian Putut menjelaskan lebih lanjut, harusnya menjadi landasan berpijak bangsa Indonesia dalam mengantisipasi semua perang tak terlihat yang antara lain mengatasnamakan, hak asasi manusia (HAM), demokrasi, kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berekspresi.
 
Sementara itu, Dian menjelaskan, pertemuan itu dimaksudkan untuk melakukan kerjasama organisasi antara Yayasan Jati Diri Bangsa, Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) dan Granita. Kerjasama itu antara lain juga untuk menyamakan visi dan misi dalam membangun karakter bangsa.

Visi dan misi Granita adalah mendorong kaum perempuan sesuai dengan kodratnya untuk ikut serta dalam pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan ke berbagai kegiatan termasuk yang sederhana sekalipun.
 
"Ini bukan masalah gender atau emansipasi. Granita lebih fokus pada kehidupan perempuan Indonesia dalam kodratnya dan ikut serta dalam membangun generasi masa depan bangsa Indonesia. Sehingga anggota Granita berasal dari berbagai profesi dan berdasar profesi masing-masing mereka mengabdi bangsa dan negara, tandas Dian. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya