Berita

ilustrasi/net

Pantas Bila Pemerintah Minta Pemilik Medsos Filter Konten Teror

KAMIS, 25 FEBRUARI 2016 | 01:37 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah Indonesia perlu meminta komitmen dari para pemilik media sosial dan mesin pencari seperti facebook, twitter, youtube, instagram, google dan lain-lain untuk ikut mencegah terorisme.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria, dalam diskusi bertajuk "Peran Media Alternatif dalam Kajian Revisi UU Terorisme; Upaya Mencegah Radikalisme di Kalangan Generasi Muda" yang digelar Social Media For Civic Education (SMCE) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu sore (24/2).

Selama ini, ungkap Hariqo, masyarakat memang banyak terbantu dengan medsos dan mesin pencari. Namun sebaliknya, medsos dan mesin pencari juga diuntungkan dengan iklan dari pemerintah dan warga Indonesia.


"Karenanya pantas kita meminta agar mereka membantu memfilter konten-konten yang merugikan kepentingan nasional Indonesia," jelas Hariqo Wibawa yang juga pendiri Relawan Komunitas Peduli ASEAN ini. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya