Berita

jokowi/net

Masih Banyak Menteri Yang Belum Bisa Memahami Pesan Jokowi

RABU, 24 FEBRUARI 2016 | 04:37 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Keinginan Presiden Joko Widodo menginginkan agar peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia pada 2016 naik menjadi 40 dari posisi 109 di 2015 harus segera direspons oleh para menterinya.

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Zulfan Lindan. Menurut Zulfan, persoalan ini harus segera direspon cepat oleh para pembantunya, terutama mereka yang sangat berhubungan dalam perizinan terutama dalam sektor ekonomi, keuangan dan perdagangan.

"Saya melihat masih banyak menteri-menteri yang belum bisa dan seiring dalam menangkap pesan Presiden ini," kata Zulfan dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 24/2).


Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan keinginan Presiden untuk menggerakan birokrasi yang cepat dan efektif. Seyogyanya, menurut Zulfan, para menteri terkait menjadikan hal ini dijadikan warning bagi mereka.

Selain itu, untuk memangkas birokrasi daerah yang panjang, politisi NasDem ini menyarankan agar Presiden membuat sebuah instruksi tegas kepada kepala daerah terkait perizinan. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya