Berita

rachmawati/net

Masih Pantaskah Rezim Ini Dipertahankan

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 23:32 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden Joko Widodo ternyata bersikap dengan menggunakan standar ganda dalam hal revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi ternyata hanya menunda revisi UU KPK, bukan menolaknya.

Menurut politikus senior Rachmawati Soekarnoputri, sikap Jokowi ini akan menimbulkan persoalan serius. Pertama misalnya, publik akan menilai revolusi mental ala Jokowi sekedar omdo, atau omong doang. Sebab praktiknya masih bermental feodal, yang oleh Bung Karno disebut sebagai mental sisa jajahan dan menjadi penyebab hadirnya bangsa kuli.

"Celaka jika penguasa sekarang memberi contoh sikap hipokrit demi AIS (Asal Ibu Senang) dan ABS (Asal Bapak Senang). Bagaimana pula dengan sikap mental birokrasi dan generasi muda?" kata Rachma beberapa saat lalu (Selasa, 23/2).


Dampak lain yang menjadi persoalan serius, lanjut Rachma, adalah menjalarnya kejahatan. Korupsi, yang merupakan tindakan kejahatan, jika diberi ruang atau ditolerir, maka bangsa ini akan kehilagan martabat sebagai bangsa yang besar.

"Lalu, masih pantaskan rezim ini dipertahankan?" demikian Rachma. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya