Berita

ilustrasi/net

Di Banten, Dukungan Perlindungan Anak Masih Minim

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 02:04 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ternyata dukungan program perlindungan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPP dan PA) masih minim dijalankan di Banten.

Kondisi memprihatinkan ini disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPR Komisi Sosial, Tri Murny. Dia mengingatkan bahwa data yang dipublikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada September 2015 menyebutkan bahwa Banten menempati urutan ke 13 dari 34 provinsi tertinggi kejahatan terhadap anak.

Try Murni , dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 23/3) mengkhawatirkan maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi khususnya di Banten.


Merujuk data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten per September 2015 menerima 150 kasus kekerasan terhadap anak dan tidak lebih dari 15 yang diselesaikan.

Dengan demikian dalam setahun tidak lebih dari 10 persen kasus kekerasan anak yang berhasil ditangani.

"Yang saya ketahui di dapil saya banten I, belum pernah mendengar terkait adanya kegiatan pemertaan program penguatan kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa terpadu yang berbasis masyarakat dengan memberikan pelatihan pada tokoh agama dan masyarakat," demikian Tri Murny. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya