Berita

ilustrasi/net

Di Banten, Dukungan Perlindungan Anak Masih Minim

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 02:04 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ternyata dukungan program perlindungan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPP dan PA) masih minim dijalankan di Banten.

Kondisi memprihatinkan ini disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPR Komisi Sosial, Tri Murny. Dia mengingatkan bahwa data yang dipublikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada September 2015 menyebutkan bahwa Banten menempati urutan ke 13 dari 34 provinsi tertinggi kejahatan terhadap anak.

Try Murni , dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 23/3) mengkhawatirkan maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi khususnya di Banten.


Merujuk data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten per September 2015 menerima 150 kasus kekerasan terhadap anak dan tidak lebih dari 15 yang diselesaikan.

Dengan demikian dalam setahun tidak lebih dari 10 persen kasus kekerasan anak yang berhasil ditangani.

"Yang saya ketahui di dapil saya banten I, belum pernah mendengar terkait adanya kegiatan pemertaan program penguatan kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa terpadu yang berbasis masyarakat dengan memberikan pelatihan pada tokoh agama dan masyarakat," demikian Tri Murny. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya