Berita

ilustrasi

Jalur Ganda KA Tak Efektif Alihkan Angkutan Truk, Ini Solusinya

SABTU, 20 FEBRUARI 2016 | 19:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Daripada membangun jalur ganda kereta api (double track), Pemerintah sebenarnya cukup mengerahkan dua kapal berkapasitas masing-masing 1.500 TEUs (Twenty Foot Equivalent Units). Hal ini dengan asumsi 200 rangkaian kereta logistik bisa mengangkut total 300 TEUs per hari. (Baca: Jalur Ganda KA Pantura Tak Efektif Alihkan Angkutan Truk)

Biaya pengadaan dan pengoperasian dua kapal itu pun jauh lebih murah dibandingkan dengan kereta api. Apabila setiap rangkaian kereta api membutuhkan sekitar Rp75 miliar berarti dibutuhkan Rp15 triliun untuk pengadaan 200 rangkaian tersebut.

"Dana sebesar itu, bisa digunakan untuk membeli 30 kapal masing-masing berkapasitas 1.500 TEUs sehingga jumlah barang yang bisa diangkut mencapai 45 juta TEUs," jelas anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono, dalam keterangan persnya, Sabtu (20/2).


Biaya operasional kapal juga jauh lebih murah, selain cepat dan lebih aman sehingga akan mengurangi kepadatan jalan raya di Pantura.

Jika mengoperasikan kereta, jelas Bambang, diperlukan tambahan operator kereta dan penjaga pintu perlintasan, infrastruktur stasiun, alat berat untuk memindahkan kontainer dan sebagainya. Selain itu, perlu angkutan truk dari setiap stasiun ke tempat tujuan barang.

"Pemilik barang akan menghitung, jika menggunakan truk loading-unloading cuma sekali tetapi kalau kereta api dua kali, yakni dari truk ke kereta kemudian dari kereta ke truk lagi sehingga biayanya bisa lebih mahal," ungkapnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya