Berita

fahira idris/net

Fahira Idris: Propaganda LGBT Yang Tak Toleran Harus Dilawan!

SENIN, 15 FEBRUARI 2016 | 10:59 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pihak yang sering menyampaikan proganda LGBT selalu berlindung di balik HAM, tanpa sadar propaganda yang mereka lakukan melanggar hak asasi orang lain, melanggar hak-hak asasi anak untuk tumbuh kembang secara wajar dan alamiah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Yayasan Anak Bangsa dan Mandiri, Fahira Idris. Menurut Fahira. mereka lupa, bahwa semua HAM PBB yang menjadi rujukan mereka itu harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi negara Indonesia.

"Mereka bicara tolerensi tetapi apa yang mereka lakukan jauh dari nilai tolerensi. Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah cukup toleran atas keberadaan LGBT, tetapi akibat provokasi-provokasi yang bentuknya propaganda dan show off, masyarakat menjadi marah," kata Fahira beberapa saat lalu (Senim, 15/2).


Fahira mengaku bila beberapa tahun lalu pernah menangani aduan orang tua siswa tentang propaganda LGBT langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta dengan tameng edukasi, namun ternyata di dalamnya ada propaganda LGBT.

"Apa pantas seperti itu? Saat itu sebuah Buku itu berjudul 'Aku Bangga Menjadi Lesbi' dibagikan ke anak-anak SD. Ini maksudnya apa?" ungkap Fahira.

Hal ini, sambung Fahira, sama halnya dengan kasus buku komik berjudul Why Puberty yang menyasar remaja lengkap dengan illustrasi yang lagi-lagi mempromosikan LGBT. Buku ini selain dijual umum di toko buku juga sudah berada banyak di ruangan perpustakaan seluruh Indonesia dari hasil dari sumbangan.

"Bagi saya ini mencemaskan dan harus dilawan . Dan entah berapa banyak lagi jenis propoganda yang kerap kita temui. Anehnya, walau ini jadi isu besar, tak satupun komunitas LGBT dan para pendukungnya yang berkomentar setidaknya meminta maaf atas propaganda LGBT kepada anak-anak," demikian Fahira. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya